Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ekonomi

Terobosan Sri Mulyani Gandeng Fintech Buat Bayar Pajak Dinilai Bagus

Published

on

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Rencana Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengandeng pelaku Financial Technology (Fintech) dan e-commerce menjadi rekanan pembayaran pajak, diharap dapat meningkatkan kesediaan wajib pajak membayar pajak.

Demikian disampaikan pengamat dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo saat dihubungi Realitarakyat.com, Minggu (25/8/2019).

“Ini terobosan yang bagus, karena mempermudah orang bayar pajak. Jadi nggak harus melalui bank. Semakin dipermudah, seharusnya willingness to pay and to comply lebih tinggi,” ujar Yustinus.

Jika pun nantinya ada fintech perusahaan milik asing, menurutnya hal tersebut bukanlah masalah. Karena yang terpenting akuntabilitas. “Kalau data, isunya akuntabilitas. Sejauh sistemnya akuntabel, yah nggak masalah,” kata dia.

Ia pun mencontohkan, Bank Central Asia (BCA) yang pemegang saham mayoritas adalah orang asing. Dan juga beberapa bank swasta nasional, tidak ada masalah.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan meluncurkan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3), Jumat (23/8/2019). Teknologi ini dikembangkan untuk lebih akurat, tepat waktu dalam melayani wajib pajak. Karena, memiliki kemampuan melayani setoran ke negara hingga 1.000 transaksi per detik.

Atas kecanggihan tersebut, Sri Mulyani menggandeng sejumlah pelaku fintech dan e-commerce seperti Tokopedia, Finnet Indonesia, dan Bukalapak.

Namun demikian, kata Sri Mulyani, perbankan konvesional tertekan karena harus menurunkan harga fee atas pelayanan pembayaran penerimaan negara, termasuk pembayaran pajak yang masuk ke kas negara.

“Saya dibisiki ‘Bu kalau sama fintech-fintech ini fee-nya lebih kecil dibandingkan bank’, Menteri Keuangan memang gitu kerjanya, kalau nawar, ya nawar terus.”

“Jadi ini akan memberikan pressure kepada teman-teman perbankan ‘hey technology is coming, kamu butuh menurunkan cost,” kata Sri Mulyani saat memberikan sambutan peluncuran MPN G3 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Baca Juga :   Duh, Tunggakan Pajak di DKI Capai Rp 2,4 Triliun

Ia mengatakan, melalui modul ini setiap penyetor dapat mengakses satu portal penerimaan negara agar bisa mendapatkan kode billing untuk seluruh jenis penerimaan negara.

Selama ini, rasio penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Tahun 2014 target penerimaan pajak sebesar Rp 1.072 triliun, realisasinya hanya Rp 985 triliun atau sekitar 91,9 persen dari target.

Tahun 2015, penerimaan pajak hanya 81,5 persen atau Rp 1.055 triliun dari target Rp 1294 triliun. Realisasi penerimaan pajak tahun 2016 hanya sebesar Rp 1.283 triliun atau 83,4 persen dari target sebesar Rp 1.539 triliun.

Sementara tahun 2017 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.014,7 triliun atau 89 persen dari target sebesar Rp 1283 triliun. Pada tahun 2018 sebesar Rp 1315,9 triliun, atau 92 persen dari target APBN sebesar Rp 1.424 triliun. [riz/ipg]

Loading...
Loading...

Ekonomi

APTI Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Cukai Rokok

Published

on

Petani tembakau terpukul akibat kenaikan cukai rokok. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Ekonomi

LPDB Setuju Reschedule Pengembalian Pinjaman Koperasi Korban Erupsi Gunung Agung

Published

on

Continue Reading

Ekonomi

Kemenperin Cari Investor Pendukung Industri Elektronik Dalam Negeri

Published

on

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Harjanto.
Continue Reading




Loading…