Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Pengadaan Mobil Pejabat Negara, Jokowi Dianggap Tak Peka Penderitaan Rakyat

Published

on

Ilustrasi Mobil Dinas Pejabat Negara / Net

Jakarta, Realitarakyat.com – Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang semakin susah, pemerintah malah membeli mobil mewah untuk pejabat tinggi negara.

Demikian diungkapkan pakar komunikasi politik, MJ. Ritonga kepada Realitarakyat.com, Minggu (25/8/2019), terkait kebijakan pemerintah dalam pengadaan kendaraan mewah untuk para menteri, pejabat negara setingkat menteri, serta Presiden dan Wakil Presiden dengan anggaran lebih dari Rp 147 miliar.

“Saya melihat Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi tidak peka dengan penderitaan rakyat. Masak dalam kondisi ekonomi Indonesia ‘sekarat’ seperti sekarang dan rakyat menderita karena tak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, pemerintah malah mengeluarkan anggaran untuk membeli mobil dinas,” kata Ritonga.

Menurut dia, alasan pemerintah mobil yang digunakan sekarang sudah berusia lebih 10 tahun dan sering rusak, itu tidak masuk akal.

“Itu hanya akal-akalan saja. Masak iya. Itu kan mobil mewah dan selalu dalam perawatan. Janganlah akal-akali uang rakyat yang sudah susah dengan kondisi ekonomi seperti saat ini,” kata dia.

Ritonga minta Presiden Jokowi menangguhkan pengadaan mobil mewah untuk para pejabat negara itu. “Gunakan uangnya untuk perbaikan ekonomi atau keperluan lain yang lebih mendesak. Rakyat Anda kan tengah menderita. Masak beli mobil mewah yang diutamakan.”

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga menanggapi rencana pengadaan mobil baru itu. Politisi senior Partai Golkar itu mengatakan, seharusnya mobil pejabat beralih ke mobil listrik.

“Saya harap mobil pejabat negara harus beralih ke mobil listrik. Pemerintah harus beri contoh ke publik. Sudah saatnya kendaraan bahan bakar minyak harus bermigrasi ke listrik,” kata Bamsoet.

“Ini domain pemerintah. Kami di DPR hanya menyetujui anggaran yang diminta pemerintah dalam pagu anggaran 2019. Sekarang pemerintah yang mengeksekusi apa yang jadi kesepakatan. Yang tahu efektif atau tidaknya, ya pemerintah,” kata politisi Golkar ini.

Baca Juga :   Soal Lindungan Terhadap Kasus Viral, Komisi III DPR Soroti Kinerja LPSK

Namun, bagaimana pelaksanaannya, Bamsoet menyerahkan sepenuhnya pengadaan mobil baru itu kepada pemerintah. Tetapi Bamsoet menyerahkan kepada pemerintah. “Saya hanya menyarankan agar pejabat memberi contoh untuk beralih menggunakan mobil listrik,” ulang wakil rakyat Dapil VII Provinsi Jawa Tengah ini.

Sebelumnya diberitakan, presiden-wakil presiden terpilih pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat beberapa waktu lalu, para anggota kabinet dan pimpinan lembaga tinggi negara bakal menggunakan mobil dinas baru. [tanjung/ipg]

Loading...
Loading...

Nasional

RUU PSDN Akomodir Semua Masukan

Published

on

Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Arya Sandhiyudha. (Foto: Realitarakyat.com/Franc Lamintang)
Continue Reading

Nasional

RUU PSDN Disahkan, Menhan: Ini Prestasi Luar Biasa

Published

on

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Nasional

Ribuan Mahasiswa Tinggalkan Gedung DPR RI

Published

on

Pengunjukrasa dan polisi nikmati kopi dan duduk bersama, setelah sebelumnya sempat tegang saat aksi massa berlangsung. (Foto: Realitarakyat.com/Bisma Rizal)
Continue Reading




Loading…