Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Soal Pelaksanaan Munas, Kubu Bamsoet dan Airlangga Saling Tuding

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Politisi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan, adanya desakan percepatan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Muna) Golkar sebelum pelantikan presiden, memiliki tujuan tertentu, salah satunya agar bisa ikut andil menentukan sosok calon menteri Jokowi.

Menanggapi hal itu, fungsionaris DPP Partai Golkar, Syamsul Rizal mengatakan, pernyataan Ace itu tidak berdasar dan secara tidak langsung pimpinan komisi 8 tersebut menunjukan ke publik bahwa dirinya tidak paham mekanisme organisasi.

“Yang mengusulkan seseorang menjadi pejabat publik dari partai, itu kan Ketua Umum atau bisa melalui pleno. Kalau saya pake logika terbalik, akan timbul pertanyaan kenapa DPP mengulur-ngulur waktu Pleno, Rapim dan Munas?” kata Syamsul, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Realitarakyat.com, Sabtu (24/8/2019).

Menurut dia, diulur-ulurnya waktu pelaksanaan Munas tersebut, bisa saja karena takut kehilangan atau takut terganggu kepentingannya untuk menjadi pejabat publik.

Kemudian terkait dalil kedua yang disampaikan Ace bahwa selama ini Munas Partai Golkar selalu digelar di penghujung tahun, menurut Syamsul, pernyataan tersebut adalah pernyataan yang mengalami kelirumologi akibat terserang apa yang disebut dengan ‘The Power Syndrome’.

“Tidak ada bahasan dalam AD ART dan PO bahwa pelaksanaan Munas Golkar dilaksanakan di penghujung tahun. AD/ART menyebutkan, Munas Partai Golkar dilaksanakan 5 tahun dalam satu periode kepemimpinan. Terkait waktu pelaksanaan, dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar,” ujarnya menambahkan.

Dia juga menjawab dasar yang menjadi alasan meminta DPP segera menggelar Pleno dan Rapim untuk mempersiapkan Munas.

“Pertama terkait konsolidasi partai pasca pileg dan pilpres sekaligus konsolidasi persiapan PILKADA serentak tahun 2020 yg prosesnya sebentar lagi, kedua evaluasi kinerja DPP PG pasca pilpres dan pileg, ketiga, bahwa sejak 1 januari 2019 DPP tidak lagi melakukan rapat pleno sampai saat ini. Bahkan kalau mau jujur bahwa sesungguhnya daftar caleg yg didaftarkan ke KPU itu juga tidak diplenokan,” paparnya.

Baca Juga :   DPW PAN dan 11 Kepala Daerah Pekanbaru Dukung Jokowi - Ma'ruf Amin

“Jadi saya mau tegaskan sekali lagi ke Bung Ace bahwa alasan kami mendorong DPP PG segara melaksanakan Pleno, Rapim dan Munas adalah alasan Konstitusional Organisasi, bukan alasan karena mau bagian dari yang ingin menentukan bagi bagi kue kekuasaan. Pesan moril saya kepada Bung Ace untuk lebih objektif dan cerdas memahami masalah organisasi agar tidak Menepuk air didulang karena akan kepercik diwajah sendiri,” imbuhnya. (frn/ndi)

Loading...
Loading...

Nasional

Ribuan Mahasiswa Tinggalkan Gedung DPR RI

Published

on

Pengunjukrasa dan polisi nikmati kopi dan duduk bersama, setelah sebelumnya sempat tegang saat aksi massa berlangsung. (Foto: Realitarakyat.com/Bisma Rizal)
Continue Reading

Nasional

Puluhan Mahasiswa Berhasil Masuk ke Halaman Kompleks Parlemen

Published

on

Sekitar sepuluh orang mahasiswa yang tembus pagar DPR RI, minta rekannya yang ditahan dalam unjuk rasa dibebaskan. (Foto: Realitarakyat.com/Bisma Rizal)
Continue Reading

Nasional

Inkonstitusional Bila DPR Tetap Sahkan RKUHP

Published

on

Continue Reading




Loading…