Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Aksi Mahasiswa Kibarkan Bendera ‘Bintang Kejora’, TPDI: Tak Perlu Disikapi Berlebihan

Published

on

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus

Jakarta, Realitarakyat.com – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menilai, aksi demo Mahasiswa asal Papua di depan Istana Presiden dengan membawa bendera ‘Bintang Kejora’, tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hukum.

Petrus pun merujuk pada aksi-aksi demo pada umumnya oleh mahasiswa atau kelompok masyarakat lainnya yang selalu menggunakan atribut atau simbol-simbol tertentu.

Menurut Petrus, penggunaan bendera ‘Bintang Kejora’ tersebut, tidak bisa dikategorikan sebahai gerakan separatis atau hendak menggantikan ideologi, lambang negara dan bendera merah putih.

“Karena, bendera Bintang Kejora itu hanya memiliki makna sebagai sebuah panji dari kelompok Mahasiswa Papua yang melakukan aksi demo,” ujar Petrus, kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (24/8/2019).

Petrus juga merujuk pada sikap mantan Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur yang membolehkan pengibaran bendera bintang kejora. Penggunaan bendera ‘Bintang Kejora’, sebagai kreasi masyarakat Papua dalam berorganisasi.

“Sebetulnya, sikap Presiden Gus Dur inilah yang benar dan pemerintah sebaiknya menggunakan sikap Gus Dur ini dalam menyikapi aksi mahasiswa Papua,” tegasnya.

Petrus menegaskan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak boleh alergi terhadap penggunaan bendera ‘Bintang Kejora’ oleh Mahasiswa Papua pada saat demo. Pasalnya kata Petrus secara hukum khususnya UU No. 24 Tahun 2009, Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, diatur juga tentang apa yang disebut panji, yaitu bendera yang dibuat untuk menunjukan kedudukan dan kebesaran serta kehormatan suatu jabatan atau organisasi yaitu Organisasi Papua Merdeka.

Dikatakan Petrus, tuduhan atau reaksi yang berlebihan sementara pihak termasuk alat negara terhadap penggunaan bendera ‘Bintang Kejora’ oleh Masyarakat atau Mahasiswa Papua saat aksi demo adalah tindakan yang melawan hukum bahkan bisa dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif dan mengekang kemerdekaan berserikat dan berpendapat.

Baca Juga :   BI Gratiskan Biaya Pembelian Kartu Perdana Uang Elektronik

Petrus menilai, sepanjang itu sebagai perwujudan kemerdekaan berorganisasi dan berpendapat, maka biarkanlah Mahasiswa Papua berkreasi dan berorganisasi dalam alam negeri tercinta Indonesia yang menjunjung tinggi pasal 28 UUD 45.

“Selama Mahasiswa Papua merasa kue kemerdekaan berserikat dan berpendapat tidak diberikan sepenuhnya kepada mereka sebagai warga negara Indonesia, maka mereka akan terus menuntut kemedekaan yang tidak lain adalah menuntut perlakuan yang sama dengan Saudara-Saudaranya warga negara Indonesia lainnya yang juga memiliki organisasi yang berbeda dan memiliki bendera organisasi yang berbeda serta menggunakan pada aksi demo juga tetapi tidak ditindak,” tukasnya.

Diketahui, Bendera Bintang Kejora sempat dikibarkan oleh massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Antirasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Bendera kecil itu dikibarkan saat massa aksi mempertunjukkan tarian tradisional dan menyanyi. Mereka menyanyikan lagu-lagu dengan lirik menuntut kemerdekaan Papua. (orl/ndi)

Loading...
Loading...

Nasional

Puluhan Mahasiswa Berhasil Masuk ke Halaman Kompleks Parlemen

Published

on

Sekitar sepuluh orang mahasiswa yang tembus pagar DPR RI, minta rekannya yang ditahan dalam unjuk rasa dibebaskan. (Foto: Realitarakyat.com/Bisma Rizal)
Continue Reading

Nasional

Inkonstitusional Bila DPR Tetap Sahkan RKUHP

Published

on

Continue Reading

Nasional

Mahasiswa Coba Robohkan dan Panjat Pagar DPR

Published

on

Continue Reading




Loading…