Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Polisi Harus Tangkap Provokator Penyebar Video UAS

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Kepolisian diharap dapat mengusut tuntas, dan menangkap pelaku utama penyebar video yang sengaja diedit untuk memecah belah umat beragama, atas jawaban Ustadz Abdul Somad, terkait salib yang merupakan lambang umat Kristen.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Hendarsam Marantoko saat berbincang dengan Realitarakyat.com, Jumat (23/8/2019).

“Adalah hal yang tepat bila Bareskrim Polri menyelidiki siapa penyebar video yang bertujuan provokatif,” kata dia.

Seperti halnya saat kampanye Pemilu 2019 belum lama ini, publik sempat dihebohkan atas adanya 7 kontainer berisi surat Pemilihan Presiden (Pilpres) yang sudah tercoblos.

“Dalam perkara itu Polisi mencari siapa pelaku penyebar awalnya yang memiliki tujuan tertentu,” kata dia.

Ia pun menegaskan, secara aturan pidana isi dari ceramah Ustadz Abdul Somad bukanlah suatu tindak pidana. Tapi, ada pihak yang membuat seolah-olah itu penistaan agama dengan tambahan komentar caption tertentu yang memprovokasi.

Sehingga, membuat makna menjadi berbeda dan ini sama saja dengan menyebarkan berita bohong
melalui informasi elektronik, serta menyebarkan berita yang ada ujaran kebencian.

Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, pihaknya masih melakukan kajian lebih lanjut atas laporan tersebut.

“Bareskrim sudah membentuk tim yang mengkaji laporan dan barang bukti yang diajukan jadi masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya saat ditemui wartawan.

Hal yang sama juga berlaku dengan laporan pembela UAS yang melaporkan Sudiarto ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik.

“Pada dasarnya itu bersifat equal siapa saja boleh melapor karena itu hak konstitusional asal didukung bukti-bukti yang cukup kuat,” kata Dedi.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri mengharapkan agar persatuan umat beragama tidak renggang sebaiknya persoalan ini tidak diselesaikan di wilayah hukum. Agar tidak terjadi aksi saling lapor melaporkan antar umat Islam dan umat Kristen.

Baca Juga :   Setelah Dimediasi Mendagri, Kemenkumham dan Pemkot Tangerang Akhirnya Berdamai
Loading...

“Amanat pimpinan MUI jangan sampai ekalasi persoalan ini melebar pikiran kami kalau ini masuk ke persoalan hukum maka akan berbalas sehingga tidak akan pernah selesai,” ujar Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi di Kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Baidlowi menambahkan, saat ini sudah ada video-video yang juga menyinggu hati umat Islam. “Misal dikatakan air zam-zam itu adalah PDAM-nya Arab Saudi. Misalnya seperti itu. Jadi ini tidak akan selesai,” kata Masduki.

Menurut Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir, apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad tidak masuk kategori pidana penistaan agama. “Karena disampaikan di dalam masjid sedangkan ketentuan Pasal 156a KUHP itu di muka umum,” ujar Mudzakir saat dihubungi, Rabu (21/8/2019).

Sebagaimana bunyinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Sedangkan dalam peristiwa ceramah tiga tahun lalu, kata Mudzakir, Ustaz Abdul Somad menjawab pertanyaan ummatnya. Tanya-jawab itu dilakukan di masjid setelah salat subuh sehingga tidak memenuhi unsur pidana.

“Kalau umatnya bertanya. Dan dalam forum itu homogen, itu bukan bagian dari penghinaan. Karena dalam konteks agama, orang akan mengajarkan yang benar menurut agamanya. Akan mengutamakan kebenaran agamanya,” kata dia.

Ustadz Abdul Somad sendiri menyatakan, secara substansi ceramahnya itu hanya sekadar menjawab pertanyaan dari salah satu jemaah untuk mengkuat aqidah Islam dan bukan untuk merusak hubungan antarumat beragama di Indonesia.

Meski ceramah itu sudah 3 tahun lalu namun hingga kini sudah empat kelompok yang melaporkan UAS ke polisi.

Baca Juga :   Tens Of Investors Ready To Build Facilities In Mandalika

Pertama, ke Markas Kepolisian Resor Sikka di Nusa Tenggara Timur atau NTT oleh Forum Komunikasi Alumni (Forkoma) PMKRI dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere pada Sabtu (17/8/2019).

Kemudian Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Bareskrim Mabes Polri pada Senin (19/8/2019).

Dan terakhir kelompok dari Horas Bangso Batak (HBB) yang melaporkan Ustaz Abdul Somad ke Polda Metro Jaya. Laporan itu teregister dalam nomor laporan polisi LP/5087/VIII/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus. [riz/ipg]

Loading...

Hukum

Jangan Cuma KONI, KPK Diminta Serius Tangani ‘Kardus Durian’

Published

on

Gedung KPK / Net
Continue Reading

Hukum

Tak Penuhi Asas Keterbukaan, Jadi Alasan Mahasiswa Gugat UU KPK ke MK

Published

on

Continue Reading

Hukum

Kasus Dugaan Korupsi, Jefri Un Banunaek Diperiksa Lagi Pekan Depan

Published

on

Bekas Anggota DPRD NTT, Jefri Un Banunaek (menggenakan rompi merah muda) / Realitarakyat.com
Continue Reading




Loading…