Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

Pentolan PKS DPR Minta Dunia Turun Tangan Cegah Korban Sipil di Kashmir

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Situasi Kashmir memanas setelah 5 Agustus 2019 India mencabut status otonomi khusus di wilayah Khasmir dan Jammu bagian India yang sudah berlangsung tujuh dekade.

Hal ini menimbulkan reaksi Pakistan dan otoritas Khasmir di bagian Pakistan hingga menyebabkan pecah konflik di perbatasan India-Pakistan yang mengakibatkan 35 orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka.

Pencabutan otonomi khusus Kasmir bagian India sendiri membuat militer dan paramiliter India merangsak masuk Kashmir, menerapkan jam malam, memblokir internet dan komunikasi luar, membatasi aktivitas warga Khasmir dan dikabarkan bertindak represif.

Merespons hal itu, Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini merasa prihatin, pasalnya kondisi Kashmir yang mencekan dan menimbulkan derita masyarakat sipil khususnya wanita, orang tua dan anak-anak.

“Kita tahu konflik di Kashmir mengalami eskalasi dalam beberapa pekan ini. Minimnya akses informasi keluar karena pembatasan pemerintah India membuat kita tidak tahu persis yang terjadi di sana. Tapi dari informasi berkembang suasana mencekam dan warga Kashmir bagian India sangat tertekan akibat blokade militer/paramiliter India. Tentu kita prihatin atas kondisi ini dan meminta India stop kekerasan terhadap warga sipil,” kata Jazuli dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (23/8/2019).

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, dunia internasional khususnya PBB tidak boleh tinggal diam, demi keselamatan warga sipil harus meminta India dan Pakistan yang berkonflik atas wilayah tersebut untuk menyelesaikan masalah secara damai agar tidak timbul korban sipil akibat meluasnya konflik.

“Demikian halnya Pemerintah RI harus lebih pro aktif melihat masalah ini atas nama kemanusiaan, keselamatan, dan perlindungan warga sipil. Kepada dua negara yang berkonflik memang semestinya bersikap netral tapi atas nama kemanusiaan dan perdamaian dunia Indonesia tidak boleh tinggal diam,” kata dia.

Baca Juga :   Menteri Yasonna Pelajari Draf Refisi UU KPK dengan Hati-hati

Untuk itu, Anggota Komisi I DPR ini meminta Menteri Luar Negeri melakukan diplomasi damai kepada India dan Pakistan agar kondisi Kashmir kembali normal dan warga sipil terlindungi. Apalagi Indonesia saat ini menjabat Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. “Kiprah Indonesia bukan saja diuji tapi juga sangat diharapkan dalam mewujudkan perdamain dunia,” pungkas Jazuli. [frn/ipg]

Loading...
Loading...

Politik

Penundaan RKUHP, Masyarakat Jangan Lengah Seperti RUU KPK

Published

on

Pengamat Politik dari Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti / Net
Continue Reading

Politik

Fadli Zon Dampingi Prabowo Terima Kedatangan Utusan China

Published

on

Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto didampingi Wakil Ketum Gerindra Fadli Zon / Twitter Fadli Zon
Continue Reading

Politik

Sandiaga Nggak Bakal Balik ke Posisi Wagub DKI

Published

on

Continue Reading




Loading…