Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Nasdem Kritisi Kebijakan Pengadaan Mobil Dinas

Published

on

Politisi Partai Nasdem, Taufiqulhadi

Jakarta, Realitarakyat.com – Politisi Partai Nasdem, Taufiqulhadi, mengkritisi kebijakan pemerintah terkait pengadaan mobil dinas bagi pejabat negara senilai Rp147 miliar.

Taufiq meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan proporsionalitas fungsi dan kondisi ekonomi masyarakat dalam menganggarkan mobil dinas tersebut.

“Harus dilihat proporsionalnya di mana? Saya pikir mobil dinas menteri tidak perlu, yang penting lebih ke arah fungsi dalam bekerja dan melayani masyarakat,” kata Taufiqulhadi, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Dia memberi contoh di negara Filipina, di mana presidennya memberikan kendaraan mobil dinas dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi ekonomi sosial negaranya.

“Pemerintah kita harus melihat sesuatu yang lebih tepat. Dapat diambil contoh seperti negara Filipina, di mana presidennya meminta seluruh menteri menggunakan mobil Avanza. Bukan soal Avanza yang datangnya dari Indonesia, tetapi melihat perkembangan situasi yang ada di masyarakat,” tuturnya.

Namun demikian, Taufiq mengaku yakin bahwa Presiden terpilih Joko Widodo telah memiliki sejumlah pertimbangan dengan melihat situasi yang terjadi di Indonesia terkait penganggaran khususnya soal mobil dinas bagi menterinya.

“Saya yakin presiden melihat hal yang terbaik. Kalau tidak perlu diganti, ya tidak perlu diganti. Saya pribadi juga melihat bahwa mobil dinas menteri dan pimpinan lembaga negara masih bagus semuanya, sehingga tidak memerlukan pergantian,” tutupnya. (frn/ndi)

Loading...
Baca Juga :   FAHRI HAMZAH SARANKAN PRESIDEN HARUS TEGAS AMBIL ALIH KPK
Loading...

Hukum

Di RKUHP, Zina dan Kumpul Kebo Hanya Bisa Diadukan Orang Terdekat

Published

on

Continue Reading

Hukum

RKUHP Atur Penyelenggara Negara Korup Dihukum Lebih Berat

Published

on

Continue Reading

Hukum

Kritik Terhadap Revisi KUHP Dilakukan Secara Sporadis dan Ad Hoc

Published

on

Continue Reading




Loading…