Connect with us

Nasional

Kewenangan Bawaslu Perlu Diperkuat

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 harus direvisi. Sebab, ada ketidaksesuaian wewenang lembaga pengawas pemilu, dalam mengawasi dan penindakan dibandingkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Demikian disampaikan Kordinator Divisi Hukum Bawaslu, Fritz Edward Siregar, jelang Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020. Ia juga menyatakan, dalam UU 10 Tahun 2016, pihak yang diberi wewenang dalam melakukan pengawasan masih tertulis Panwaslu, bukanlah Bawaslu.

Karenanya ia yakin UU tersebut harus direvisi agar kewenangan Bawaslu jelas dan kuat dalam mengawal Pilkada 2020 mendatang.

“Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2016 itu adalah sebuah keharusan. Saya ulangi lagi, sebuah keharusan,” kata Fritz, di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Fritz mengungkapkan, Bawaslu tidak dapat melakukan fungsi pengawasan maksimal dalam mengawasi Pilkada 2020, kecuali ada revisi UU Nomor 10 Tahun 2016. Menurutnya, hal ini patut terus diperjuangkan agar pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum untuk Pilkada 2020 tidak tumpang tindih.

“Belum ada yang peduli pentingnya perubahan UU Pilkada makanya kita harus bisa memastikan tugas dan fungsi sebagai pengawas dapat kita laksanakan.”

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Abhan menambahkan, nomenklatur Bawaslu menjadi Panwaslu dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 menjadi persoalan serius. Sebab, lembaga yang tercantum tidaklah sama dan perlu kejelasan dengan adanya revisi.

“Kami sedang menyiapkan beberapa skenario seperti Judicial Review (JR). Kita juga dorong DPR agar merevisi berbagai pasal, sebab kewenangan Bawaslu lebih dari Panwaslu,” kata Abhan.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera merevisi terbatas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Kalau UU sebenarnya kebutuhan yang mendesak, kan pilkadanya mau sekarang, masa tahun depan. Pasca-keluarnya UU No 7 itu beberapa memang harus berubah,” kata Ketua KPU Arief Budiman.

Perubahan itu, lanjut dia, bisa dilakukan dengan beberapa cara, yakni DPR melakukan revisi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Desakan terhadap revisi terbatas UU Pemilu, kata Arief, KPU merasa perlu mengatur tentang aturan terpidana korupsi yang mencalonkan diri dalam Pemilu.

“KPU juga perlu merevisi mengenai e-rekapitulasi untuk melengkapi UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” kata dia. [Frn/ipg]

Loading...
Loading...

Nasional

Lawatan Jokowi ke AS, Pemerintah Bakal Sewa Pesawat Garuda

Published

on

Continue Reading

Nasional

Indonesia Hormati Kebijakan Arab Saudi yang Tutup Akses Untuk WNA ke Negaranya

Published

on

Continue Reading

Nasional

Sampai Sekarang 1.688 WNI Masih Bertahan di China

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending