Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota, Presiden Seharusnya Libatkan DPR

Published

on

Anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto

Jakarta, Realitarakyat.com – Rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke daerah lain, harus melibatkan DPR sebagai perwakilan rakyat. Bila hal itu tidak dilakukan, maka Ibu Kota Negara baru nanti, akan berstatus ilegal.

Pernyataan tersebut dikemukakan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Yandri Susanto, dalam acara diskusi, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

“Kalau sampai saatnya kita (DPR) tidak diajak bicara, maka Ibu kota yang baru nanti, bisa disebut Ibu Kota ilegal, karena Pak Jokowi tidak bisa (perpendapat sendiri), walaupun presiden, semua yang dilakukan atas perintah undang-undang,” ujar Yandri.

Meskipun Presiden dapat menerbitkan Keppres, katanya, tetap saja tidak bisa bertolak belakang dengan aturan di atasnya, yakni undang-undang.

Karenanya, Yandri menyarankan agar tim pemerintah segera mengirimkan draft rancangan undang-undang (RUU) tentang Pemindahan Ibukota.

“Kalau (draf) sudah dikirim ke DPR, kita akan bahas bersama semua fraksi dan komisi. Termasuk meminta pandangan dari akademisi, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, khsusnya terkait dengan tempat yang menjadi lokasi baru nantinya,” ujar dia.

Selain pembahasan di di DPR, ujarnya, draf tersebut juga harus dibicarakan dengan penguasa DKI Jakarta. “Kita harus bicarakan juga dengan DKI Jakarta, bagaimana kalau pindah, apa efek positif dan negatifnya, begitu tata caranya,” ujar Yandri.

Dia mengatakan, dalam pemekaran suatu daerah dari kabupaten kota yang pergerakan manusianya tidak sehebat Ibu Kota saja, kata dia, perlu dilakukan melalui tahapan yang sangat rumit.

Pasalnya, ujar Yandri, pemindahan Ibu Kota Negara, tidak bisa dilakukan serampangan. Seperti menyangkut bagaimana status gedung DPR yang saat ini digunakan.

“Harus juga dibahas soal bagaimana anggota DPR dan MPR atau gedung DPR, atau kantor DPR, KPU, sidang Mahkamah Agung berkantor di Ibu Kota Negara, berarti kan juga harus dipindahkan,” ujar dia.

Baca Juga :   Kritik Isi Draf RUU Pemindahan Ibukota, Fahri Hamzah: Layaknya Pengembang

Jika semua itu dilalui, dan pada akhirnya mengambil keputusan setuju atau tidak setuju, katanya, maka harus menunggu hasil keputusan rapat paripurna.

“Tetapi selama undang-undang itu belum ada, saran saya, pemerintah belum bisa bergerak, belum bisa melakukan tindakan hukum atau menggunakan anggaran negara, untuk memulai pembangunan Ibu kota baru,” pungkas dia. (zal/nif/ndi)

Loading...
Loading...

Hukum

Pemerintah Pastikan Tak Lemahkan KPK

Published

on

Continue Reading

Nasional

Menkopolhukam Minta Demonstran Tertib Sampaikan Aspirasi

Published

on

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam) Wiranto (kanan-depan)
Continue Reading

Nasional

DPR Setuju Tunda Pengesahan RUU PAS

Published

on

Continue Reading




Loading…