Connect with us

Nasional

Nasdem Pertanyakan Kinerja TP4D Bentukan Pemerintah

Published

on

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Luthfi Mutty

Jakarta, Realitarakyat.com – Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Luthfi Mutty menanyakan tingkat urgensi TP4D dalam melakukan tupoksinya untuk melakukan pengawasan yang maksimal dan minim dari korupsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Luthfi, mengingat kurang dari 2 bulan KPK telah melakukan dua kali operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Jaksa, 28 dan 29 di Jakarta dan tanggal 19 Agustus kemarin dua oknum di Kejari Jogja serta Surakarta terkait dugaan suap pembangunan.

“Dari awal dalam rapat rapat di DPR saya sudah mempertanyakan esensi pembentukan lembaga Ini pertama urusan pemerintah itu sudah dibagi habis. Memang tidak sepenuhnya mengacu pada teori pemisahan kekuasaan secara murni menurut trias politika hanya akan tetapi tiga cabang kekuasaan Sesungguhnya telah dibagi yakni eksekutif legislatif yudikatif,” kata Luthfi dalam keterangan tertulisnya kepada realitarakyat.com di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

“Bilamana dibentuk tim tersebut jadi Apa fungsi BPKP atau BPK selaku lembaga pengawasan inspektorat pemerintah,” tandasnya kembali.

Anggota Komisi IV DPR RI ini pun menilai, Kejaksaan dan Kepolisian dalam melakukan pengawasan hanya diperlukan bilamana ditemukan satu wujud penyimpangan, bukan dibentuk menjadi satu tim untuk penanggulangan.

“Bilamana mau melibatkan cukup dalam bentuk preemtif dan preventif yakni berupa penyuluhan karena ketika dicampur aduk akan terjadi kekacauan tugas pokok fungsi tupoksi. Ibarat makanan kolak yang dicampur soto akan menghasilkan rasa yang kacau balau,” tuturnya.

Lutfi pun menambahkan pembentukan TP4D mengindikasikan bahwa pemerintah tidak memiliki kepercayaan kepada aparat pengawasan internal Nya sehingga mengambil kebijakan agar terlihat memiliki program yang bersifat pencegahan.

“Saya harap pemerintah segera melakukan upaya yang sungguh-sungguh memperbaiki tata kelola pemerintahan. Di mana langkah pertamanya menghentikan campur aduk fungsi yang sudah ada agar tidak terjadi malfungsi ataupun tumpang tindih dalam melakukan tupoksi yang ada,” tutupnya.

TP4D adalah lembaga yang dibentuk dengan fungsi untuk melakukan pengawalan pengamanan dan pembangunan program daerah pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan anggaran ataupun terapan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. (frn/ndi)

Loading...
Loading...

Nasional

Soal HAM dan Intoleransi, Hendardi: Jokowi Harus Jawab Harapan Publik

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Nasional

Hasil Survei Indo Barometer Warga Setuju Pemindahan Ibu Kota Ke Penajam

Published

on

Continue Reading

Nasional

Said Iqbal : UU Omnibus Law Menghilangkan Pasangon Para Pekerja

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending