Connect with us

Ragam

Mensos Sebut Ada ‘Mafia’ di Balik Gepeng

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Maraknya gelandangan dan pengemis bukan hanya disebabkan faktor ekonomi, tetapi juga kejahatan kolektif yang terorganisir oleh ‘mafia’.

Demikian disampaikan Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita usai membuka Workshop Nasional Penanganan Gepeng dalam Implementasi Permensos Nomor 9 Tahun 2018, di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

“Mereka dikoordinir atau terorganisir oleh semacam mafia atau kartel, bahkan ada pembagian wilayah,” kata Mensos.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, ada juga obat-obat terlarang yang sengaja dari awal diberikan kepada calon gepeng (gelandangan dan pengemis), agar mereka mengalami ketergantungan dan mudah dieksploitasi.

“Ini suatu kejahatan, mereka menjadikan manusia sebagai komoditas. Melibatkan sewamenyewa anak, menyewa orang, dan modus lainnya,” kata Mensos.

Menurut Agus, selain karena dorongan ekonomi dan adanya faktor kejahatan, faktor mentalitas juga menjadi salah satu pemicu munculnya masalah gepeng.

Orang yang menjadikan mengemis sebagai profesi karena mereka ingin jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan mudah.

Kemensos memprediksi populasi gepeng di seluruh Indonesia mencapai 77.500 orang yang tersebar di kota-kota besar. Jumlah tersebut fluktuatif karena sulit dilakukan pendataan bahkan cenderung naik pada hari-hari besar seperti hari raya. [ipg]

Loading...
Loading...

Ragam

Kerap Dibilang ‘Anunya’ Letoy, Suami di Tangerang Tega Bacok Sang Istri

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Hukum

Tak Ingin Disalahgunakan, 7 PPIU Temui Aparat Penegak Hukum

Published

on

Gerakan Kemanusiaan Memberangkatkan Umrah Korban Penipuan Travel. (Foto: Ist)
Continue Reading

Ragam

Faktor Kunci Pemberantasan Korupsi, Fadli Zon: Parlemen Berperan Tingkatkan Budaya Integritas

Published

on

Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon dan rombongan disambut Ketua Parlemen Qatar, HE Ahmed bin Abdullah bin Zaid al Mahmoud, di gedung Parlemen Qatar, Minggu (21/01/2018). (foto: ist/net/dok Humas DPR)
Continue Reading




Loading…