Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Komisi II DPR: Tanpa Regulasi, Wacana Pindah Ibu Kota Tak Bisa Dilaksanakan

Published

on

Anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto

Jakarta, Realitarakyat.com – Anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto, mempertanyakan pemerintah yang hingga saat ini belum mengajukan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR sebagai salah satu syarat awal terkait wacana pemindahan Ibu Kota.

“Memekarkan kabupaten baru atau otonomi baru itu perlu undang-undang. Tapi sampai hari ini, pemerintah belum mengajukan draf RUU untuk memindahkan ibu kota,” kata Yandri, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Selain itu, dia mengatakan, sejumlah tahapan juga harus dilalui oleh pemerintah. Diantaranya, sambung Yandri, mencabut regulasi yang menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, termasuk membuat regulasi mengenai status aset negara di wilayah DKI Jakarta.

“Bila tidak memenuhi prasyarat itu, maka wacana tersebut tidak bisa dimulai. Artinya, tanpa adanya regulasi, pembangunan Ibu Kota di lokasi baru, tak bisa dilaksanakan,” tegas politikus PAN itu.

Bila tetap dilakukan, katanya, pemerintah akan dicap melakukan tindakan penyimpangan uang negara. “Jadi, selama belum ada undang-undang, Ibu Kota belum bisa dipindahkan atau diproses apapun, baik ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, atau Kalimantan Selatan,” ujar sekretaris Fraksi PAN di DPR itu. (zal/nif/ndi)

Loading...
Baca Juga :   Desak Munas Dipercepat, Wasekjen Golkar Ingatkan BPPG Jangan Jadi Penumpang Gelap
Loading...

Hukum

Di RKUHP, Zina dan Kumpul Kebo Hanya Bisa Diadukan Orang Terdekat

Published

on

Continue Reading

Hukum

RKUHP Atur Penyelenggara Negara Korup Dihukum Lebih Berat

Published

on

Continue Reading

Hukum

Kritik Terhadap Revisi KUHP Dilakukan Secara Sporadis dan Ad Hoc

Published

on

Continue Reading




Loading…