Connect with us

Politik

Jelang Pilkada, KPU Diminta Respon Cepat Tangkal Hoaks

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Meningkatnya berita bohong (hoaks) membuat Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Anita Wahid angkat bicara.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/8/2019), Anita menyebut bahwa maraknya hoaks tidak boleh dibiarkan menyebar tanpa klarifikasi lebih dari empat jam.

Bila melebihi rentang waktu ini, netralisasi berita bohong bisa mencapai 10 persen penerima informasi.

“Misalnya ada 10 ribu orang terpapar hoaks. Jika sudah tersebar lebih dari empat jam, diklarifikasi. Maka hanya seribu orang saja yang akan percaya terhadap klarifikasi yang disampaikan. Sebanyak 9 ribu lainnya akan tetap mempercayai hoaks,” jelas Anita.

Lembaga penyelenggara pemilu pun dimintanya agar lebih dapat proaktif untuk dapat mengidentifikasi beredarnya berita bohong.

“Jangan menunggu viral. Tetapi kita yang harus rajin mencari-cari percakapan orang-orang tentang penyelenggaraan pemilu,” terangnya.

Mafindo setidaknya menemukan 33 hoaks yang menghebohkan publik selama penyelenggaran pemilu. Sebagian besar hoaks itu menyerang KPU selaku penyelenggara.

“Yang paling sering disebarkan adalah terkait hoaks Ketua KPU Arief Budiman saudara dari aktivis Soe Hok Gie yang kebetulan memiliki nama yang sama,” paparnya.

Selain itu, ada hoaks pembobolan situs KPU, hoax perekrutan tenaga kerja Tiongkok untuk mencoblos calon tertentu, ancaman pembunuhan kepada komisioner KPU jika tidak memenangkan calon tertentu, hingga puncaknya hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos.

Anita menyebut, penanganan hoaks sebenarnya tidak hanya berhenti sampai tahap klarifikasi. Penyelenggara pemilu maupun aparat hukum disarankan tetap memonitor percakapan publik media sosial terkait klarifikasi yang telah disampaikan.

“Kita perlu mulai benar-benar memperhatikan hoaks, termasuk verifikasi yang kita berikan menimbulkan percakapan apa,” pungkasnya. (frn/ndi)

Loading...
Loading...

Politik

Jelang Kongres Partai Demokrat, Nama AHY Digadang – gadang Sebagai Kandidat Paling Potensial

Published

on

Continue Reading

Politik

Bentuk Panja Pengelolaan Keuangan Haji, Bukti DPR Serius Mengawasi

Published

on

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Moekhlas Sidik.
Continue Reading

Lingkungan Hidup

Di RUU Omnibus Law, Pemerintah Tetap Tindak Tegas Perusak Lingkungan

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending