Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

Jelang Pilkada, KPU Diminta Respon Cepat Tangkal Hoaks

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Meningkatnya berita bohong (hoaks) membuat Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Anita Wahid angkat bicara.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/8/2019), Anita menyebut bahwa maraknya hoaks tidak boleh dibiarkan menyebar tanpa klarifikasi lebih dari empat jam.

Bila melebihi rentang waktu ini, netralisasi berita bohong bisa mencapai 10 persen penerima informasi.

“Misalnya ada 10 ribu orang terpapar hoaks. Jika sudah tersebar lebih dari empat jam, diklarifikasi. Maka hanya seribu orang saja yang akan percaya terhadap klarifikasi yang disampaikan. Sebanyak 9 ribu lainnya akan tetap mempercayai hoaks,” jelas Anita.

Lembaga penyelenggara pemilu pun dimintanya agar lebih dapat proaktif untuk dapat mengidentifikasi beredarnya berita bohong.

“Jangan menunggu viral. Tetapi kita yang harus rajin mencari-cari percakapan orang-orang tentang penyelenggaraan pemilu,” terangnya.

Mafindo setidaknya menemukan 33 hoaks yang menghebohkan publik selama penyelenggaran pemilu. Sebagian besar hoaks itu menyerang KPU selaku penyelenggara.

“Yang paling sering disebarkan adalah terkait hoaks Ketua KPU Arief Budiman saudara dari aktivis Soe Hok Gie yang kebetulan memiliki nama yang sama,” paparnya.

Selain itu, ada hoaks pembobolan situs KPU, hoax perekrutan tenaga kerja Tiongkok untuk mencoblos calon tertentu, ancaman pembunuhan kepada komisioner KPU jika tidak memenangkan calon tertentu, hingga puncaknya hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos.

Anita menyebut, penanganan hoaks sebenarnya tidak hanya berhenti sampai tahap klarifikasi. Penyelenggara pemilu maupun aparat hukum disarankan tetap memonitor percakapan publik media sosial terkait klarifikasi yang telah disampaikan.

“Kita perlu mulai benar-benar memperhatikan hoaks, termasuk verifikasi yang kita berikan menimbulkan percakapan apa,” pungkasnya. (frn/ndi)

Loading...
Baca Juga :   Golkar akan Tegakkan Displin Partai pada Dorel Almir
Loading...

Nasional

Inkonstitusional Bila DPR Tetap Sahkan RKUHP

Published

on

Continue Reading

Politik

DPR Miliki Waktu Ketok RKUHP

Published

on

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo / Net
Continue Reading

Politik

Soal Karhutla, PKB Sayangkan Tak Ada Sinergitas Antar Lembaga

Published

on

Continue Reading




Loading…