Connect with us

Politik

Hadapi Pilkada Serentak 2020, Kemendagri Siapkan Sejumlah Langkah Kebijakan

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Bementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat tengah melakukan kajian di berbagai daerah demi perbaikan regulasi. Namun merujuk pada aturan yang berlaku, Kemendagri menyiapkan berbagai langkah kebijakan terkait Pilkada Serentak.

Demikian dikemukakan pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Kemendagri mencatat, ada berbagai masalah aktual yang sering terjadi dalam Pilkada. Diantaranya mahalnya ongkos seorang kandidat, dana Pilkada yang besar sehingga menggerus APBD, pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, politisasi birokrasi, politik dinasti, calon tunggal yang memborong dukungan partai politik, sampai masalah eks napi yang bisa ikut Pilkada.

Terkait berbagai hal tersebut, Kemendagri sudah memiliki tujuh kebijakan yang akan dilakukan dalam mendukung Pilkada serentak. Tiga diantaranya adalah penyiapan DP4, dukungan peningkatan partisipasi pemilih, serta penguatan regulasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam menegakkan netralitas ASN.

Untuk mendalami berbagai hal yang timbul, dia mengaku pihaknya terus menggelar FGD di berbagai daerah agar bisa didapatkan berbagai penyempurnaan pelaksanaan Pilkada Serentak dan kemungkinkan perubahan regulasi.
Dalam kesempatan Terpisah, Ketua Bawaslu, Abhan, menyatakan bahwa pihaknya tengah fokus membahas laporan akhir hasil pengawasan pemilu yang dibuat oleh Bawaslu kabupaten/kota.

Hal itu merupakan bentuk akuntabilitas lembaga pengawas pemilu pada Pemilu 2019. Bawaslu pun telah rampung mereview 514 laporan untuk memastikan laporan tersebut telah sesuai parameter yang telah ditentukan.

Ia menyampaikan setelah laporan akhir 514 kabupaten/kota tersebut rampung, lembaganya akan berkonsentrasi pada pembinaan kelembagaan kabupaten/kota, terutama untuk 270 daerah yang akan melakukan pemilihan tahun 2020 mendatang.

Untuk memastikan laporan akhir hasil pengawasan tersebut layak untuk di publish atau menjadi literasi bagi publik, maka Bawaslu akan melakukan penilaian secara keseluruhan untuk 514 kabupaten/kota.

Laporan yang tidak memenuhi nilai parameter yang telah ditentukan, akan dikembalikan kepada Bawaslu kabupaten/kota untuk dilakukan perbaikan dengan supervisi Bawaslu provinsi.

“Kita akan klasifikasi dan nilai paling rendah akan dikembalikan untuk perbaikan dan Bawaslu provinsi akan melakukan supervisi perbaikan ini,” tandasnya. (frn/ndi)

Loading...
Loading...

Politik

Jelang Kongres Partai Demokrat, Nama AHY Digadang – gadang Sebagai Kandidat Paling Potensial

Published

on

Continue Reading

Politik

Bentuk Panja Pengelolaan Keuangan Haji, Bukti DPR Serius Mengawasi

Published

on

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Moekhlas Sidik.
Continue Reading

Lingkungan Hidup

Di RUU Omnibus Law, Pemerintah Tetap Tindak Tegas Perusak Lingkungan

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending