Connect with us

Politik

DPD Klaim Tuntaskan Laporan Masyarakat dan Rekomendasi BPK

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Sebagai lembaga negara yang menjadi representasi rakyat dan daerah sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, salah satu tugas dan wewenang Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI diamanahkan untuk menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dengan korupsi dan maladministrasi yang masalahnya berkaitan dengan kepentingan daerah.

Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Abdul Gafar Usman mengatakan dalam tugasnya BAP DPD RI telah berhasil menindaklanjuti sejumlah laporan atau pengaduan masyarakat terutama terkait dengan sengketa tanah adat masyarakat setempat.

Selain laporan masalah sengketa tanah adat, pihaknya yakni BAP DPD RI juga telah menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Pemerintahan Daerah (Pemda).

“Hasil temuan BPK yang terindikasi merugikan negara alhamdullilah berdasarkan evaluasi dan data yang kita peroleh baik dari BPK maupun dari Pemda ada peningkatan, tata kelola keuangan yang baik meningkat dari tahun ke tahun,” kata dia saat ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Sementara itu, Wakil Ketua BAP DPD RI, Muhammad Idris mengatakan, jika BAP DPR terus melakukan kerja sama dengan BPK RI, dalam mengimplementasikan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah yang bersih, transparan dan berkualitas. Senator asal Kalimantan Timur ini mengakui jika aduan masyarakat ke BAP DPD RI lebih banyak masalah sengketa lahan atau tanah.

“Jadi itu secara rutin kerjasama kita selama ini dengan BPK di pusat, jadi setiap kali dia (BPK-red) membuat laporan pertanggung jawaban evaluasi hasil diberikan ditembuskan kepada DPD RI. DPD RI yang menyerahkan kepada BAP untuk menindaklanjuti temuan itu,” tandasnya. [frn/ipg]

Loading...
Loading...

Nasional

Gerindra: Terlalu Dini Bila Hasil Survei Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Published

on

foto: ist/net
Continue Reading

Politik

Demokrat Kebon Sirih Siap Calonkan Diri Jadi Ketua Panlih Wagub DKI

Published

on

Continue Reading

Politik

Draf RUU Omnibus Law Ciptaker Jadi Sorotan, Ini Masalahnya

Published

on

Continue Reading
Loading...




Loading…

#Trending