Connect with us

Politik

Penjelasan Sekjen DPD soal Undangan GKR Hemas Terlalu Dipaksakan

Published

on

Jumpa Pers Sekjen DPD RI terkait undangan GKR Hemas / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Penjelasan Sekjen DPD RI, Reydonnyzar Moenek soal pencabutan undangan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas pada Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR/DPR/DPD, Jumat (16/8/2019), terkesan dipaksakan.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti saat dihubungi Realitarakyat.com, Rabu (21/8/2019).

Penilaian Ray dengan menyebut alasan Sekjen DPD seperti dipaksakan, lantaran pengakuan sang Sekjen yang menggelar jumpa pers di Lantai 3 Gedung BK DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu sore (21/8/2019), itu seperti melompat protap.

Sebab, penyisiran nama-nama yang diundang baru dilakukan setelah undangan disebarkan. Seharusnya, kata dia, penyisiran nama itu dilakukan sebelum undangan masuk ke percetakan, bahakan paling telatnya sebelum dibagikan kepada anggota.

“Ini seperti melompat protap. Kan harusnya dicetak, sebelum cetak kan harusnya disisir. Ini kalau seperti penjelasan itu, mereka cetak nama dulu, kemudian dikirim kemudian dievaluasi kembali. Mestinya nggak begitu. Mestinya sisir dulu baru cetak. Kan kalu begitu tidak terjadi seperti ini,” kata Ray.

“Alasannya (Sekjen DPD) terlalu dipaksakan, untuk seolah-olah bahwa ada kehilafan atau apalah (biar dianggap wajar),” kata Ray.

Sebelumnya, setelah lima hari pasca insiden penarikan undangan GKR Hemas yang dinilai banyak pihak sebagai sikap yang tidak etis, Sekjen DPD RI akhirnya buka suara, dengan menggelar jumpa pers.

Sekjen Reydonnyzar Moenek mengklaim pihaknya tidak kecolongan dan tidak berniat mempermalukan Hemas. Dirinya mengaku langkah yang diambil sudah sesuai prosedur.

Menurut Moenek, pihak Kesekjenan DPD sempat kerepotan dengan adanya undangan yang berjumlah sekitar 3.100 pada acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo.

Sementra soal penyisiran baru dilakukan setalah undangan diberikan ke Hemas, Moenek menyebut itu sudah sesuai protap. “Bayangkan undangan itu ada 3.100, sedangkan di acara pernikahan saja, itu bisa terjadi keselipan, itu hal lumrah,” kata dia. [ipg]

Loading...
Loading...

Politik

Aturan MK, Masyarakat Juga Perlu Diberi Wejangan Ini

Published

on

Continue Reading

Politik

Per Hari ini, KPK Akan Awasi Pilkada Serentak 2020

Published

on

Continue Reading

Politik

KPAI Sayangkan Penurunan Kuota Jalur Zonasi Era Nadiem

Published

on

Continue Reading




Loading…