Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

Paripurna Ranperda Perubahan APBD Kota Tanjungbalai Rawan KKN

Published

on

Suasana Rapat Pembahasan Draf Ranperda Perubahan APBD Kota Tanjungbalai Tahun 2019 di Ruang Rapat DPRD Kota Tanjungbalai / ist

Tanjungbalai – Realitarakyat.com – Rapat paripurna DPRD Kota Tanjungbalai rawan konspirasi jahat, berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Demikian disampikan ketua LSM Merdeka Kota Tanjungbalai, Nur Syahruddin, kepada wartawan, Minggu (18/8/2019).

Itu disampikan menanggapi, rapat paripurna para wakil rakyat, yang tetap dilanjutkan walaupun kehadiran anggota DPRD tidak memenuhi syarat atau tidak korum.

Adapun rapat digelar terkait penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA) 2019.

“Sudah tahu jumlah anggota DPRD yang hadir tidak korum tidak memenuhi syarat, seharusnya pimpinan rapat menunda rapat hingga jumlah anggota DPRD memenuhi syarat, bukan tetap melanjutkan rapat,” kata Nur Syahruddin.

“Dengan tetap dilanjutkannya rapat paripurna walaupun diketahui bertentangan dengan Peraturan DPRD Kota Tanjungbalai Nomor. 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, maka sangat patut dicuriga adanya kesepakatan jahat dalam rapat tersebut.”

Sebelumnya, Jaringan Sihotang, Koordionator Daerah Indonesian Corruption Watch (ICW) Kota Tanjungbalai mengatakan, rapat paripurna itu tidak memenuhi syarat alias tidak sah karena hanya dihadiri secara fisik 15 dari 25 orang anggota DPRD Kota Tanjungbalai.

“Seharusnya, rapat pripurna DPRD tentang tentang penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA) 2019 itu harus dihadiri sedikitnya 2/3 anggota DPRD Kota Tanjungbalai atau minimal 17 orang. Hal itu sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD pada Pasal 236 ayat (1)(b) yang menyatakan, rapat paripurna korum jika dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota DPRD,” kata Jaringan Sihotang.

Kedua penggiat anti korupsi Kota Tanjungbalai ini juga sepakat untuk mendesak Gubernur Sumatera Utara agar menolak draf Ranperda Perubahan APBD Kota Tanjungbalai Tahun 2019 karena dinilai tidak sah atau illegal. [ign/ipk]

Baca Juga :   Soal Dana Pembangunan Gedung Baru DPR RI, Bamsoet Segera Surati Pemerintah
Loading...
Loading...

Nasional

Inkonstitusional Bila DPR Tetap Sahkan RKUHP

Published

on

Continue Reading

Politik

DPR Miliki Waktu Ketok RKUHP

Published

on

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo / Net
Continue Reading

Politik

Soal Karhutla, PKB Sayangkan Tak Ada Sinergitas Antar Lembaga

Published

on

Continue Reading




Loading…