Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

Basarah: PDIP Konsisten Kawal Amademen Terbatas UUD’45

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan bahwa amademen terbatas Udang Undang Dasar 1945 tidak dapat diselesaikan oleh MPR periode 2014-2019.

Ia menjelaskan setidaknya telah membentuk panitia ad hoc haluan negara di MPR saat ini. Akan tetapi, panitia yang diketuainya ini langsung belum bisa bekerja, karena saat itu berbarengan dengan penyelenggaran Pemilu 2019.

“Karena ketika (panitia,red) dibentuk bulan Agustus 2018, September 2018 sudah masuk tahapan Pemilu presiden dan pemilu legislatif, sehingga kemudian konsentrasi anggota DPR, anggota DPD RI itu fokus kepada Pileg dan Pilpres,” kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (18/8).

Selain itu, Basarah mengatakan, panitia ad hoc haluan negara belum bisa bekerja karena unsur DPD RI belum menyerahkan nama yang diutus dalam panitia tersebut.

Ketua DPP PDIP ini pun juga menyinggung soal batas waktu usulan amendemen terbatas UUD 1945 yang harus dipenuhi enam bulan sebelum masa jabatan MPR berakhir.

“Lalu kemudian sekarang sudah masuk di H-2 bulan, artinya periode MPR sudah tinggal dua bulan lagi. Menurut tata tertib MPR, usulan perubahan UUD dapat dilakukan minimal enam bulan sebelum periode ini berakhir,” ujarnya.

“Berarti dengan demikian, periode ini sudah tidak dapat lagi dilakukannya usulan amendemen terbatas UUD 1945,” jelas dia.

Oleh karena itu, Basarah mengingatkan agar MPR periode berikutnya melanjutkan kesepakatan tentang amendemen terbatas UUD 1945 ini.

Bahkan, menurut dia, PDIP perlu mengingatkan karena dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tidak dikenal mekanisme carry over.

“MPR periode yang akan datang memulai lagi, karena anggota MPR-nya baru, lalu kemudian anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD juga kebanyakan adalah orang-orang baru, kemudian partai-partai politiknya juga ada yang pergi ada yang datang, sehingga oleh karena itu tidak ada sistem carry over,” ucap Basarah.

Baca Juga :   Jokowi akan Menang 70 Persen Di Kalimantan Utara

Tidak hanya itu, dalam kesempatan penyusunan kabinet Pak Jokowi yang akan datang, saat membicarakan tentang komposisi pimpinan MPR yang akan datang, seyogyanya hal ini dibicarakan kembali.

“PDI Perjuangan mengajukan proposal agar agenda amendemen terbatas yang telah disepakati oleh dua MPR periode sebelum ini, itu dilanjutkan lagi pada MPR periode 2019-2024.” [zal/ipg]

Loading...
Loading...

Politik

Penundaan RKUHP, Masyarakat Jangan Lengah Seperti RUU KPK

Published

on

Pengamat Politik dari Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti / Net
Continue Reading

Politik

Fadli Zon Dampingi Prabowo Terima Kedatangan Utusan China

Published

on

Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto didampingi Wakil Ketum Gerindra Fadli Zon / Twitter Fadli Zon
Continue Reading

Politik

Sandiaga Nggak Bakal Balik ke Posisi Wagub DKI

Published

on

Continue Reading




Loading…