Connect with us

Politik

Formappi Tolak Bekas Napi Korupsi Maju Pilkada

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Lembaga penyelenggara pemilu tengah menyiapkan seluruh kebutuhan untuk Pemilihan Kepala Daerah 2020. Bukan hanya logistik dan tahapan, aturan larangan bekas koruptor juga masih diusahakan, dan diharap bisa memerangi korupsi di Indonesia.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) pun menolak bekas narapidana kasus korupsi maju dalam Pilkada karena dinilai tidak etis.

“Dengan membiarkan mantan narapidana korupsi, parpol membuktikan keberpihakan mereka yang lemah pada pemberantasan korupsi,” kata Peneliti senior Formappi, Lucius Karus dalam keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Pertimbangan parpol yang hanya mengacu pada peraturan semata dalam meloloskan calon pemimpin mengekspresikan rendahnya tanggungjawab partai terhadap hak orang yang dirampok oleh terpidana sebelumnya.

Ia memandang lolosnya bekas narapidana korupsi sebagai calon kepala daerah, tidak memberikan pendidikan politik berintegritas bahwa seorang pemimpin haruslah orang yang memiliki kebajikan tinggi.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan bahwa persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak sudah harus dimulai tahun ini. Hal tersebut disampaikan Tjahjo usai melantik pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas di lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kemarin.

“Tanpa terasa, tahapan-tahapan memasuki 270 pilkada serentak sudah harus dimulai akhir tahun ini untuk pelaksanaan September tahun depan,” ujar Tjahjo dalam sambutannya.

Menurut dia, dari pelaksanaan pemilu yang telah dilakukan sepanjang kemarin, banyak hal yang harus ditelaah dengan baik. Contohnya apakah pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pelaksanaannya masih digabung atau tidak.

Walaupun untuk pilkada serentak, kata dia, sudah bekomitmen untuk bisa dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2024. Menurut dia, variasi-variasi dari evaluasi pelaksanaan pemilu yang lalu itu akan dibahas dengan DPR periode baru apabila akan ada revisi undang-undang (UU) pemilu lagi.

Selain itu, Jajaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang baru dilantik juga mendapat perhatian. Tjahjo mengatakan, keberadaan DKPP bukanlah hal yang baru karena sebelumnya sudah ada Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2008, namun ketika itu fungsi dan kewenangannya terbatas. Dengan adanya terobosan mengakomodir anggota DKPP yang kredibel dan memiliki prestasi di bidangnya, diharapkan mampu memberikan legitimasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Penyelenggara Pemilu.

“Saya kira komposisi DKPP sekarang ini cukup menyeluruh, ada mantan Ketua Bawaslu, ada dari unsur KPU, dipilih secara demokratis sesuai kompetensi yang ada, prestasinyapun tidak mengecewakan publik. Kami mengapresiasi DKPP, ada terobosan dalam hal keanggotaan DKPP, ini memberikan harapan bagi publik adanya perubahan yang signifikan dilakukan secara terbuka dan demokratis,” kata Tjahjo.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah melakukan perpindahan Sekretariat DKPP dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67/2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DKPP. Dengan demikian, DKPP kini di bawah naungan Kemendagri dan bukan lagi Bawaslu RI. [frn/ipg]

Loading...
Loading...

Politik

Para Menteri Harus Mau Diatur Presiden

Published

on

Pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf. (Foto: Ist/Net)
Continue Reading

Politik

Prabowo Calon Menhan, Kementerian dengan Anggaran Terbesar

Published

on

Calon Menteri di Pemerintahan Joko Widodo, Prabowo Subianto / Net
Continue Reading

Politik

PKS Ogah Komentari Soal Nasdem Jadi Oposisi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading




Loading…