Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Tunjangan Dewas dan Direksi BPJS Naik, Senator: Ini Kebijakan Konyol

Published

on

Anggota DPD RI Dailami Firdaus

Jakarta, realitarakyat.com – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Dailami Firdaus menilai, kenaikan tunjangan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan merupakan kebijakan yang sangat konyol. Pasalnya, kenaikan tunjangan tersebut, dilakukan di tengah kondisi institusi yang sedang mengalami defisit.

“Saya rasa ini kebijakan konyol, ditengah defisitnya BPJS dan kita semua sedang memikirkan solusinya. Malah tunjangan dewas dan direksi BPJS akan dinaikan dua kali lipat,” kata Dailami, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Hal itu menyusul Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 112/PMK.02/2019 yang merupakan revisi dari PMK Nomor 34/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS.

Di sisi lain, terkiat rencanan pemerintah untuk menaikan iuran peserta BPJS Kesehatan pun menjadi perhatian yang tidak dapat dipandang sepele. Menurut dia, rencana itu bukan menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan ‘defisit’ di internal BPJS.

“Justru akan menimbulkan masalah yang baru. Karena akan menjadi beban biaya hidup masyarakat di tengah penghasilan masyarakat yang tidak bertambah” ujar pria yang akrab disapa Bang Dailami ini.

Meskipun, ia tidak menampik, adanya ketidakpatuhan peserta membayar iuran premi BPJS, khususnya pada peserta bukan penerima upah (PBPU) dimana hanya 51% yang membayar rutin.

“Dari kondisi itu bisa kita lihat ditengah kemalasan peserta PBPU membayar iuran, ketika premi dinaikan maka akan semakin besar lagi peserta PBPU yang akan membayar rutin,” pungkasnya. (zal/ndi)

Baca Juga :   Neta Pane : Inilah Penyandang Dana Kerusuhan 21 - 22 Mei dan Masing - Masing Perannya
Advertisement
Loading...
Loading…