Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ragam

Setara Institut: Negara Bertanggung Jawab atas Pelanggaran HAM 1998

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Informasi mengenai kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil pada tahun 1998 kembali muncul ke ruang publik. Pengakuan Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, sebagaimana dalam gugatannya kepada Menteri Koordinator Hukum dan HAM Wiranto melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pengakuan Kivlan telah memperkuat temuan Komnas HAM yang menyebutkan adanya pelanggaran HAM oleh aktor-aktor negara pada 1998. Di luar kisruh biaya conflict enterpreneurship yang diduga diorder Wiranto, hal yang mengemuka adalah fakta bahwa PAM Swakarsa adalah desain negara untuk menghindari tanggung jawab hukum dengan mengadu-domba rakyat yang berhadap-hadapan dalam mendukung dan menolak Sidang Istimewa MPR 1998.

“Jika informasi Kivlan Zen benar, maka temuan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) bentukan Komnas HAM harus kembali memperjuangkan berkas penyelidikan yang terus menerus ditolak oleh Kejaksaan Agung dengan alasan tidak cukup bukti, dengan melengkapi keterangan-keterangan dari Kivlan Zen dan bahkan dari Wiranto. Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus mampu menarik pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM ini, sekaligus menuntut pertanggungjawaban individu atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi sepanjang 1998 termasuk peristiwa Trisakti-Semanggi dengan membentuk pengadilan HAM,” demikian dikatakan Ketua Setara Institute, Hendardi di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Menurut Hendardi, pengakuan Kivlan Zen mengungkap bahwa, pertama negara menggunakan rakyat sipil dengan membiayai mereka untuk mengamankan Sidang Istimewa (SI) MPR untuk memukul mundur sesama rakyat sipil yang menolak SI. Itu, politik devide et impera digunakan oleh negara untuk menghindari tuntutan hukum.

Kedua, negara mengakomodir dan mensponsori kekerasan terhadap rakyat sipil, dengan cara membentuk dan membiayai milisi sipil. Dan ketiga, menyajikan indikasi bahwa rangkaian kekerasan dan kejahatan kemanusiaan pada masa transisi 1998 adalah desain aktor-aktor negara.

Baca Juga :   Besok, Bawaslu Putuskan Perkara Gugatan BPN Atas KPU

Karena itu, kata Hendardi, keengganan kepemimpinan Jokowi periode I untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu menemukan jawabannya pada pengakuan Kivlan Zen tersebut. Dimana aktor-aktor yang diduga terlibat sebagian besar berada dalam lingkaran kekuasaan Jokowi.

Meskipun Jokowi telah berjanji menyelesaiakan kasus-kasus tersebut, sebagaimana tertuang dalam Nawacita dan RPJMN, ternyata hingga menjelang akhir masa jabatannya, tuntutan keadilan dari para korban sama sekali diabaikan Jokowi.

“Sebagai presiden pilihan rakyat secara demokratis, Jokowi harus memiliki pembeda dengan rezim antidemokrasi dan otoritarian di masa lalu. Salah satu pembeda itu adalah dengan cepat membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc dan tidak mengangkat kembali menteri-menteri yang punya beban masa lalu,” pungkasnya.
(Munif)

Advertisement
Loading...
Loading…