Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

KPI Tak Miliki Payung Hukum Awasi Youtube dan Netflik

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Wacana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk membatasi dan melakukan pengawasan kepada konten digital, seperti Youtube dan Netflix menuai protes.

Anggota Komisi I DPR RI, Evita Nursanty menilai rencana yang digulirkan KPI itu merupakan tindakan yang berlebihan. Apalagi, menurut Evita, KPI tidak memiliki payung hukum yang mengatur tugas KPI untuk menjalankan peran tersebut.

“Dasar hukumnya apa? Nggak ada dasar hukumnya bahwa KPI itu mempunyai wewenang untuk mengawasi Youtube dan Netflix,” kata Evita kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, sebagai perusahaan asing, Netflix dan Youtube tidak bisa diawasi. Namun demikian, dirinya menyebut KPI tetap bisa bertindak seperti masyarakat umum dan memberikan laporan kepada Kominfo jika ada konten digital yang dianggap melanggar. Nantinya, Kementerian Kominfo-lah yang akan mengambil tindakan.

“UU ITE sudah ada, kita memberi kewenangan itu kepada Kominfo, mereka bisa take down, minta Youtube untuk men-take down akun-akun tersebut jadi sudah ada kewenangan. Dan kewenangan itu tidak ada pada KPI,” kata dia.

Jika KPI bersikeras melakukan pengawasan, maka UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus direvisi. Dalam peraturan itu, kata dia, wewenang KPI hanya di ranah penyiaran TV dan radio, bukan konten dan media digital. [frn/ipg]

Baca Juga :   Taufik Kurniawan Heran, Pembangunan Gedung Baru itu atas Inisiatif Pemerintah, Kok DPR yang Digebuk ?
Advertisement
Loading...
Loading…