Connect with us

Nasional

Demokrat Gabung, PKB: Tergantung Kesepatakan Partai Koalisi dan Jokowi

Published

on

Ketua DPP PKB Abdul Kadir

Jakarta, Realitarakyat.com – Kabar akan masuknya Partai Demokrat dalam daftar pendukung pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf untuk lima tahun ke depan, mengundang beragam tanggapan dari partai koalisi pengusung. Salah satunya dari PKB yang sejak awal masuk dalam jajaran partai koalisi pengusung pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Ketua DPP PKB Abdul Kadir menilai, niatan Partai Demokrat untuk memperkuat pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, bidak bisa serta merta masuk begitu saja. Menurut Karding, hal itu harus dilakukan melalui persetujuan dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

“Ya, harus ada kesepakatan dari partai koalisi yang sejak awal berjuang memenangkan pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Yaitu PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKB, PPP, Hanura, PSI, PKPI, dan PBB,” ujar Karding, di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyebukan bahwa arah partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini telah bulat untuk memperkuat pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada lima tahun ke depan. “Sikap resmi bergabung itu opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi,” kata Ferdinand, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Atas pernyataan itu, Karding menyarankan, sebaiknya Demokrat berada di luar pemerintahan atau menjadi opsisi. Sebab, ujarnya, bila Demokrat masuk ke dalam koalisi, maka akan terjadi pembagian kekuasaan (power sharing). Pembagian kekuasaan dimaksud, menurut dia, bisa berada dalam kabinet kerja atau posisi di legislatif.

“Kalau bergabung, pasti akan ada ‘power sharing’, bisa di kabinet atau parlemen. Nanti pasti akan dibahas di rapat-rapat. Misalnya apa bentuk bargaining-nya, apakah kabinet, apakah parlemen, baik di MPR, DPR dan lain-lain,” kata Karding.

Hanya saja, menurut dia, idealnya dalam pemerintahan, tetap ada oposisi sebagai penyeimbang. Namun sampai saat ini yang menyatakan oposisi baru PKS. “Partai yang lain kadang-kadang oposisi, kadang-kadang bergabung, belum jelas,” tambahnya.

Karding kembali menegaskan, sebaiknya ada oposisi agar ada yang mengontrol pemerintah. Sehingga akan ada diskusi setiap ada kebijakan pemerintah, sehingga demokrasi akan lebih matang. “Kalau ada diskusi dan kontrol dalam setiap kebijakan pemerintah, maka kita akan lebih matang dalam berdemokrasi,” pungkasnya. (nif/ndi)

Loading...
Loading...

Headline

Amankan Nataru, Polri Kerahkan 100 Ribu Personel

Published

on

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono. (foto: ist/net)
Continue Reading

Nasional

Kata Nadiem, UN Bukan Dihapus Tapi Diganti Format

Published

on

Mendikbud Nadiem Makarim / Net
Continue Reading

Nasional

Kata Jokowi, UN Resmi Dihapus 2021

Published

on

Continue Reading




Loading…