Connect with us

Hukum

Suap Bawang Putih Terkait Kongres PDIP? Pengamat: KPK Harus Ungkap Dugaan Itu

Published

on

Jakarta, Realitarakyat – Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menilai, penangkapan yang dilakukan KPK terhadap anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Dharmantra terkait kasus dugaan suap impor bawang putih, merupakan tindakan hukum yang biasa, meskipun penangkapan bertepatan dengan acara Kongres V partai pemenang Pemilu 2019 itu, di Bali, kemarin.

“Hal yang biasa dalam penegakkan hukum. Siapapun yang main-main dengan uang negara, ya harus ditangkap. Tidak terkecuali kader PDIP yang sedang berkongres. Namun penegakkan hukum pun harus jalan,” kata Ujang, saat dihubungi, di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Namun bila ada anggapan bahwa kasus tersebut terkait dengan pendanaan penyelenggaraan Kongres V di Bali, Ujang menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri dan mengungkapnya.

“Saya tidak tahu apakah ada pendanaan untuk kongres atau tidak. Biar nanti KPK yang mendalami dan mengungkap hingga tuntas,” ujarnya.

Kendati demikian, Ujang menyarankan, seandainya ada motif dugaan suap atau korupsi yang dilakukan kader dalam rangka memenuhi kebutuhan partai, maka harus ada koreksi pembenahan total di internal keorganisasian politik tersebut.

“Seandainya benar untuk pendanaan partai, maka tentu partai harus melakukan evaluasi dan pembenahan total,” sebut dia.

“Jika tidak dibenahi cara-cara mencari pendanaannya, maka ke depan pola nya akan sama, dan akan ada yang tertangkap KPK terus,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa kasus suap impor bawang putih yang menjerat Anggota DPR RI Komisi VI I Nyoman Dhamantra tidak terkait dengan Kongres V PDIP di Bali.

Ia menyatakan sejak awal pihaknya sudah memperingatkan kadernya melalui surat edaran untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan korupsi atas nama kongres. (Zal)

Loading...
Loading...

Hukum

KPK Buka Kemungkinan Supervisi Kasus Penyelundupan Harley

Published

on

Continue Reading

Headline

2019 Jadi Tahun Terberat Bagi KPK

Published

on

Continue Reading

Daerah

Korupsi Rp 146 Miliar, Kades Perempuan di Deli Serdang Dihukum 4 Tahun Penjara

Published

on

Continue Reading




Loading…