Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

DPR Siap Dalami Cash Flow PLN

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Anggota Komisi VI DPR Sartono Utomo menyebutkan, pihaknya akan mendalami adanya dugaan arus kas PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bermasalah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh
mantan Staf Khusus Menteri ESDM Muhammad Said Didu. “Akan kita perdalami nanti perihal tersebut,” katanya saat dihubungi Realitarakyat, Jumat (9/8/2019).

Namun yang pasti, kata Politikus Partai Demokrat itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga harus bertanggung jawab atas padamnya listrik hingga puluhan jam di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

“Saya pikir tidak hanya PLN saja yang bertanggung jawab Menteri BUMN harus bertanggung jawab. mengapa sampai terjadi kematian total dan mengapa tidak ada back up,” jelasnya.

Ketika dikonfirmasi apakah pihaknya bisa meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit secara keseluruhan terkait dengan peristiwa tersebut. Sartono menjawab sangat bisa.

“Intinya jangan sampailah terjadi kejadian listrik padam tanpa pemberitahuan kan harusnya mempunyai rencana kerjalah. Yakni, dengan melakukan pemberitahuan secara berkala mana saja yang ada pemadaman,” jelasnya.

Said Didu sendiri menyebutkan, ada cash flow yang tidak beres di PT PLN (Persero) sehingga mengakibatkan matinya listrik di sejumlah daerah Jabodetabek yang mencapai 10 jam.

Ia pun pun mengkaitkan hal itu pada saat Pemilihan Presiden (pilpres). “Ketika Pilpres 3 BUMN dilaporkan untung secara mendadak. Diantaranya, garuda, Pertamina dan PLN. Untuk garuda sudah ketahuan, nah akibat untung mendadak ini Pertamina dan PLN itu melakukan utang. Lalu keduanya kan wajib membayar pajak dan devide karena untungnya dibuat-buat maka mempengaruhi cash flow,” ujar Said saat dihubungi Realitarakyat beberapa waktu lalu.

Cash flow inilah yang menjadikan penyebab pemeliharaan jaringan listrik di Jabodetabek tidak beres. Bahkan, katanya adalah hal yang tidak masuk akal jika 7 pembangkit Suralaya bermasalah secara bersamaan. “Artinya ada pemeliharaan yang tidak masksimal. Karena sistem interkoneksi jawa-Bali itu dirancang dengan maksimal,” ungkap mantan  Sekretaris Kementerian BUMN itu. (Bisma Rizal)

Baca Juga :   PLN Dipidanakan Konsumen yang Rumahnya Ludes Terbakar
Loading...
Loading...

Hukum

Pemerintah Pastikan Tak Lemahkan KPK

Published

on

Continue Reading

Nasional

Menkopolhukam Minta Demonstran Tertib Sampaikan Aspirasi

Published

on

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam) Wiranto (kanan-depan)
Continue Reading

Nasional

DPR Setuju Tunda Pengesahan RUU PAS

Published

on

Continue Reading




Loading…