Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ekonomi

P2N Ingin Wujudkan Arus Baru Ekonomi KH. Ma’ruf Amin

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com – Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih KH. Ma’ruf Amin menginginkan adanya terobosan dalam masalah ekonomi, agar berpihak kepada rakyat kecil. Karena itu, alokasi anggaran dalam APBN harus jelas diperuntukkan untuk rakyat miskin, dan bukan hanya korporasi besar.

Untuk itu, Pengurus Pusat Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019), bertema ‘Mengukur Keberpihakan Anggaran dan Refleksi RAPBN 2020’.

Hal itu sejalan dengan keinginan KH. Ma’ruf Amin, yang menggaungkan arus baru ekonomi Indonesia untuk lebih memiliki keberpihakan kepada masyarakat miskin.

Diskusi menghadirkan Deputi Pembangunan Pengembangan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Subandi Sardjoko, anggota Komisi XI DPR RI Fathan Subchi, dan Staf Deputi IV Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Burhanuddin Saputu.

“Wacana-wacana ini akan terus kita bahas sebagai ukuran-ukuran fundamental bahwa negara ini harus ada keberpihakan kepada orang bawah (miskin) di dalam APBN,” kata Wakil Ketua Bidang Pertanian Pimpinan Pusat P2N, Witjak..

Menurut Witjak, sistem penerapan APBN yang selama ini ada perlu ditinjau ulang karena ekonomi Indonesia belum memiliki keberpihakan yang lebih kepada masyarakat yang ekonominya miskin. Sebaliknya, ia melihat selama ini yang lebih banyak mendapatkan manfaat dari APBN adalah korporasi.

“Jangan hanya aksi-aksi korporasi yang besar yang hanya disokong keberpihakannya (oleh pemerintah), tapi harusnya keberpihakan ekonomi melalui arus social engineering menjadi social economy engineering. Inilah yang harusnya kita angkat terus ke permukaan, hingga menjadi sebuah aksi korporasi,” kata Witjak.

Karena itu, perlu langkah-langkah yang tepat agar arus baru ekonomi Indonesia membuahkan hasil dari wacana besar yang akan disusun pada APBN 2020. “Hasil diskusi ini akan dipublikasikan dan diserahkan kepada pemerintah untuk menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun APBN,” jelas Witjak.

Baca Juga :   Sophia Bakal Dijual Bebas Toko Nam Kupang

Sementara itu anggota Komisi XI DPR Fathan Subchi mengatakan kebijakan pembiayaan untuk defisit anggaran 2020 diprediksi berada pada kisaran 1,52 – 1,75 persen dari PDB. Adapun target rasio utang terhadap PDB sebesar 29,4 – 30,1 persen, yang merupakan konsekuensi logis dari dipilihnya kebijakan fiskal ekspansif oleh pemerintah. “Sehingga harus dijaga dibetul jangan sampai terjadi resiko pelebaran defisit, dengan mempertahankan momentum positip laju pembiayaan yang semakin efisiein,” terangnya.

Oleh sebab itu, kata Fatchan, pengelolaan pembiayaan yang berasal dari utang harus dikelola secara hati-hati mengingat hampir 40 persen SBN yang tradable dimiliki oleh asing dan total utang pemerintah per maret 2019 kemarin telah mencapai nominal Rp 4.567 triliun.

Secara khusus, FPKB mendukung upaya pemerintah untuk mempersempit neraca keseimbangan primer menuju kearah yang positif sehingga dapat mencatatkan surplus, yaitu pada kisaran 0,00 – 0,23 persen terhadap PDB.

Selain itu, FPKB berpendapat bahwa alokasi Kebijakan Belanja Negara di tahun 2020 yang diperkirakan sebesar 14,4 – 15,4 persen dari PDB harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan pemerataan, baik antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah dengan disertai peningkatan produktifitas dan daya saing SDM Indonesia.

Selanjutnya, dengan alokasi Belanja Pemerintah Pusat berkisar 9,6-10,1 persen PDB dan alokasi Transfer Kedaerah dan Dana Desa (TKDD) antara 4,8-5,3 persen PDB, maka FPKB meminta Pemerintah harus dapat memenuhi target sasaran pembangunan yang hendak dicapai sebagaimana yang tertuang dalam dokumen KEM dan PPKF tahun 2020 yaitu pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3-5,6 persen, menurunkan tingkat pengangguran pada kisaran 4,8-5,1 persen, menurunkan tingkat kemiskinan antara 8,5-9,0 persen dan pengurangan ketimpangan pengeluaran (gini rasio) sebesar 0,375-0,380 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,51

Baca Juga :   Menkeu : Pembayaran Gaji ke 13 dan THR akan Segera Cair

Terakhir, FPKB memandang bahwa Kebijakan Pembiayaan Anggaran untuk membiayai Defisit Anggaran pada tahun 2020 yang diprediksi berada di kisaran 1,52 – 1,75 persen dari PDB, dengan target rasio utang terhadap PDB sebesar 29,4 – 30,1 persen, merupakan konsekuensi logis dari dipilihnya kebijakan fiskal ekspansif oleh pemerintah, yang harus dijaga dibetul jangan sampai terjadi resiko pelebaran defisit, dengan mempertahankan momentum positip laju pembiayaan yang semakin efisiein.

Untuk itu, pengelolaan pembiayaan yang berasal dari utang harus dikelola secara hati-hati mengingat hampir 40 persen SBN yang tradable dimiliki oleh asing dan total utang pemerintah per maret 2019 kemarin telah mencapai nominal Rp 4.567 triliun.

“Secara khusus, FPKB mendukung upaya pemerintah untuk mempersempit neraca keseimbangan primer menuju kearah yang positif sehingga dapat mencatatkan surplus, yaitu pada kisaran 0,00 – 0,23 persen terhadap PDB. Terakhir, FPKB berpendapat bahwa pembiayaan investasi kepada BUMN dan BLU sebagai quasi fiskal serta kepada Lembaga lainnya dan Lembaga Keuangan Internasional (LKI) tetap harus diarahkan agar dapat memberi hasil dan nilai tambah, baik berupa pengembalian nilai pokok maupun manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat,” pungaksnya.

Advertisement
Loading...
Loading…