Connect with us

Politik

Jerry Sambuaga Yakin RUU Katansiber Tidak Bisa Selesai Pada Periode DPR Saat ini

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Politisi Muda dari Fraksi Golkar yang saat ini menduduki jabatan Anggota Komisi I DPR RI, Jerry Sambuaga menyebutkan hingga saat ini RUU Keamanan dan Ketahanan Siber belum juga selesai di bahas di DPR periode 2014-2019. Dia pesimistis RUU Kamtansiber ini bisa disahkan tahun ini.

“Kalau kita lihat kan pembahasannya saja belum selesai, masih harus terus digodok,” ujar Jerry saat dihubungi, Jumat (9/8/2019).

Pembahasan RUU Kamtansiber menurut Jerry masih dalam tahap pembahasan awal. RUU Kamtansiber ini kata dia masih membutuhkan waktu lagi bila ingin disahkan.

Menurut perkiraannya, pembahasan RUU Kamtansiber tidak akan rampung hingga masa tugas anggota DPR periode 2014-2019 berakhir pada September 2019.

“Sampai september ini (rasanya) belum (selasai),” ujarnya.

Jerry menjelaskan, jika nantinya tidak selesai. Secara otomatis akan dilanjutkan Anggota DPR periode beikutnya, tapi kata Jerry lanjutan pembahasan tidak bisa langsung dilakukan. Sebab, ia mengatakan DPR diisi oleh anggota baru yang belum tentu memiliki pandangan yang sama dengan anggota DPR periode saat ini, khususnya mengenai RUU Kamtansiber.

“Filosofinya kami di DPR kan, kalau tidak selesai, anggota-anggota nanti baru maka pembahasan dimulai lagi dari awal,” tuturnya.

Sebagai informasi, RUU Kamtansiber telah menjadi salah satu RUU usul inisiatif DPR pada awal Juli 2019. Inisiatif ini berangkat dari kebutuhan Indonesia yang dinilai belum memiliki pengaturan memadai terkait strategi keamanan siber karena ada sejumlah keterbatasan dan kelemahan dalam melindungi infrastruktur dan keamanan siber di Indonesia, lantaran ketentuannya masih tersebar di berbagai regulasi.

Sejumlah pihak sebelumnya menolak pengesahan RUU Kamtansiber. Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) misalnya mendesak DPR untuk menunda pengesahan RUU Kamtansiber karena dinilai tidak ada urgensi yang membuat RUU tersebut harus segera disahkan.

“Tidak ada kegentingan atau kegawatan nasional hingga RUU itu segera disahkan,” ujar Ketua ICSF Ardi Sutedja.

Kemudian, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) juga mendesak ada perubahan rumusan dalam RUU Kamtansiber yang tengah dibahas di DPR. Peneliti Elsam, Lintang Setiani mengatakan rumusan RUU Kamtansiber saat ini bisa berpotensi menciptakan hukum draconian dan mempertaruhkan demokrasi.

“Elsam mendorong adanya perubahan dalam rumusan material RUU terlebih dahulu. Memang tingkat urgensinya tinggi, tetapi jangan sampai kita menciptakan hukum draconian dan mempertaruhkan demokrasi yg selama ini sudah dibangun, termasuk di ranah digital,” ujar Lintang.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara asal Universitas Soedirman, Muhammad Fauzan juga berpandangan RUU Kamtansiber bisa berpotensi menimbulkan disharmonisasi antar lembaga terkait.

Sebab, RUU Kamtansiber belum mengatur dengan jelas kewenangan bagi BSSN untuk melakukan penyadapan.

“RUU Kamtansiber memiliki potensi menimbulkan disharmonisasi hubungan antar lembaga,” ujar Fauzan.(Nanang)
Loading...
Loading...

Politik

Mendagri: Demokrasi Semakin Liberal

Published

on

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: Ist)
Continue Reading

Politik

Fahri Ajak Generasi Milineal Jadi Pemberontak

Published

on

Continue Reading

Politik

Jimly: DKPP Pelopor Lahirnya MKD

Published

on

Continue Reading




Loading…