Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

ELSAM: ‘Penyapuan’ Buku, Tindakan Melawan Hukum

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Belum genap setahun dari peristiwa sebelumnya di awal Januari lalu, kini penyapuan (sweeping) terhadap buku-buku yang kiri/marxis kembali terjadi. Diawali dengan penangkapan dua pegiat literasi di Probolinggo, Jawa Timur, pada akhir Juli lalu (29/7/2019), dengan tuduhan menyebarkan buku-buku bermateri komunisme, marxisme, dan leninisme. Sweeping terhadap buku-buku dengan konten serupa, kembali terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, pada awal Agustus ini.

Menurut Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar menyatakan, Kepolisian seharusnya melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak (tidak berwenang) yang secara semena-mena melakukan tindakan penyapuan terhadap sejumlah judul buku. Padahal buku-buku tersebut tidak pernah dinyatakan bertentangan dengan suatu hukum atau undang-undang oleh putusan pengadilan.

Menurut dia, tindakan penyapuan dan pelarangan buku ini, seringkali didasarkan pada TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 dan UU No. 27/1999, tentang larangan penyebaran ajaran komunisme/marxisme/leninisme, yang sampai dengan hari ini masih dipertahankan dalam peraturan perundang-undangan.

Meski aturan tersebut secara konstitusional dapat dikatakan tidak lagi sejalan dengan Pasal 28F UUD 1945, dimana dinyatakan; “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan menyebarkannya dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Bahkan terhadap pemberlakuan UU No. 27/1999 sendiri, ada sejumlah pengecualian dalam penerapannya, salah satunya ketentuan ini tidak bisa diterapkan ketika konten yang dimaksud ditujukan untuk kepentingan akademik, pengajaran, dan pengetahuan.

Larangan ini, katanya, baru berlaku jika ajaran komunism/marxisme/leninisme dimaksudkan untuk mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Jadi dalam penerapannya terdapat persyaratan dolus specialis, yang memang dimaksudkan untuk mempersempit implementasinya.

“Situasi hari ini, memperlihatkan bahwa kita masih terbelenggu dengan berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu, khususnya dalam konteks komunisme/marxisme/leninisme, yang kerap digunakan sebagai instrumen politik kelompok tertentu, yang imbasnya justru menciderai jaminan kebebasan warga negara,” katanya.

Baca Juga :   Fahri Hamzah Minta Pasca Pencoblosan KPU dan Bawaslu Harus Aktifkan Media Center-nya

Padahal, publik memiliki hak untuk tahu (right to know) atas berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu, sehingga mendapatkan narasi sejarah bangsa yang lebih berimbang. (ndi)

Advertisement
Loading...
Loading…