Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ekonomi

Pemilik Lahan Tolak Harga Yang Dibayar Pemerintah Untuk Sirkuit MotoGP

Published

on

MATARAM, Realitarakyat– Masih ada kendala pembahasan lahan pembangunan Sirkuit Motto GP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Soalnya, pemilik lahan menolak harga tanah Rp 75 juta untuk 100 meter persegi yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Wakil Bupati H Lalu Pathul Bahri mengatakan, warga menolak harga yang sudah ditetapkan. Padahal, itu ditetapkan oleh tim appraisal. “Uangnya kita titip di pengadilan dan silahkan di ambil,” kata dia di Praya akhir pekan lalu.

Dijelaskan, saat ini Pemkab Lombok Tengah terus berusaha mencari solusi terbaik atas keinginan pemilik lahan yang bervariasi itu karena kisaran ganti rugi berdasarkan appraisal (taksiran) Rp 75 juta per are (per 100 meter persegi).

Pengambilan keputusan nilai harga itu sudah ditetapkan sesuai hasil tim appraisal sehingga pemilik lahan harus mengerti dan memahaminya. “Ada sekitar 4 hektare yang belum dibebaskan,” tegas dia.

Ditambahkan, sejauh ini Indonesia Tourisam Development Corporation (ITDC) hanya menawarkan pembebasan lahan yang memiliki satus hukum. Sesuai nilai appraisal, nilai ganti rugi lahan Rp 75 juta per are. Jika ada klaim masyarakat, itu diselesaikan sesuai jalur hukum.

Jayaprana selaku Kepala Bidang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PPPPP) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengatakan, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di kawasan KEK Mandalika 2018 hanya 6,4 juta per are. NJOP itu sangat jauh dari harga jual di kawasan itu. Bahkan masih sangat rendah, itu pun setelah dilakukan penyesuaian tahun 2015.

Jaya menjelaskan, perubahan NJOP sesuai UU No: 28/2009 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah hanya bisa dilakukan sekali dua tahun. NJOP di kawasan KEK Mandalika jauh dari harga jual. “Jadi, NJOP tidak bisa menjadi patokan transaksi jual beli. NJOP hanya menjadi patokan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan,” demikian Jayaprana. (LS)

Baca Juga :   Tiga Ruas Jalan Tol Lintas Sumatera Siap Dioperasikan
Advertisement
Loading...
Loading…