Connect with us

Nasional

Direktur Keuangan Angkasa Pura II Terdiam Seribu Bahasa Saat Dimintai Keterangan Terkait Penahanannya

Published

on

Mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol membuat Andra tidak banyak berkata terkait kasus hukum yang menjeratnya.

Jakarta, Realitarakyat.com – KPK resmi menetapkan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) Andra Y Agussalam sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Property.

Penetapan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers yang digelar Kamis (1/8/2019) malam.

“AYA (Andra Y. Agussalam) diduga menerima uang 96.700 dolar Singapura sebagai imbalan atas tindakannya mengawal agar proyek BHS dikerjakan PT INTI,” kata Basaria.

Karena sudah tersangka, KPK pun menahan Andra. Pria yang punya kekayaan lebih dari Rp 28 miliar ini, keluar dari ruang penyidikan pada Jumat, pukul 01.10 WIB dini hari. Mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol membuat Andra tidak banyak berkata terkait kasus hukum yang menjeratnya. Dia memilih langsung memasuki mobil tahanan dengan menerobos keriumunan wartawan yang akan menyodorkan sejumlah pertanyaan.

“AYA (Andra Y. Agussalam ditahan di Rutan K4 Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/8) dini hari.

Selain Andra, KPK juga menahan staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) Taswin Nur. Taswin yang merupakan pemberi suap kepada Andra harus mendekam di Rutan cabang KPK Pomdam Jaya Guntur. “Penahanan Andra dan Taswin dilakukan untuk 20 hari pertama,” tegas Febri.

Dugaan suap tersebut dilakukan oleh Taswin selaku staf PT INTI untuk mendapatkan proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Propetindo. Proyek pengerjaan tersebut dianggarkan senilai Rp 86 miliar.

“Proyek itu untuk pengadaan BHS di enam bandara yang dikelola oleh PT AP II,” ucap Basaria.

Atas perbuatannya, Andra selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsljuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Baca Juga :   Pembentukan Perda Harus Perhatikan Aspek Kebutuhan Masyarakat

Sebagai pihak yang diduga pemberi Taswin Nur disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsijuncto Pasal SS ayat (1) ke 1 KUHP.(Willi)

Advertisement
Loading...
Loading…