Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

Karding: Menteri Harus Negarawan, Tak Cukup Usia Muda

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com – Polemik soal menteri muda dalam Kabinet Indonesia Kerja (KIK) Jilid II pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin 2019 – 2024, adalah pekerja keras, energik, tanggap dan responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat nasional maupun global. Khususnya di bidang ekonomi.

“Tiga hal yang menonjol pada kinerja Pak Jokowi, yaitu manusia yang unggul di tengah tantangan globalisasi, perbaikan fundamental ekonomi untuk mengurangi defisit anggaran, dan memiliki kepemimpinan negarawan yang kuat,” demikian anggota FPKB DPR RI Abdul Kadir Karding.

Hal itu disampaikan dalam dialektika demokrasi “Menteri Muda, Rekonsiliasi atau Balas Budi?’ bersama anggota Fraksi Golkar DPR RI, Mukhamad Misbkhun dan Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Kenegarawanan itu diperlukan kata Karding, karena pasca pilpres 2019 lalu di masyarakat terjadi goncangan-goncangan politik identitas, yang bermula dari Pilgub DKI Jakarta, dengan munculnya gerakan 212, pengawal Fatwa MUI dan lain-lain.

“Sehingga persatuan dan kesatuan harus diperkuat lagi, dengan mengembangkan Islam rahmatan lilalamin, moderat dan inklusif dan bukannya eksklusif,” ujarnya.

Selain itu, karakter.Jokowi itu pekerja keras, sehingga menterinya diharapkan sama, tak perlu banyak program melainkan yang konkret, riil (eksekutorial), dan langsung bersentuhan dengan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat.

Pada prinsipnya kata Karding, Jokowi ingin melanjutkan infrastruktur yang kuat, tapi terintegrasi dengan bandara, pelabuhan, pariwisata, dan sebagainya yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi. Karena itu dibutuhkan SDM yang unggul dan pekerja keras.

Lalu, apakah menteri itu balas budi, “Ya, kalau sudah kalah sebaiknya di luar pemerintahan. Tapi, politik itu dinamis, dan butuh kearifan dalam koalisi maupun oposisi. Seperti Gerindra yang mau bergabung bisa di kabinet atau MPR RI.”

Baca Juga :   Jaman SBY, Megawati Mengaku Menolak Tawaran 10 Jatah Menteri

Yang pasti berdasarkan UU No. 39 tahun 2008 tentang kementerian negara kata Misbakhun, struktur kementerian itu ada 34 kementerian, dan tak ada penjelasan soal tua atau muda, karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

Demikian juga terkait dengan koalisi dan oposisi, jika Gerindra, Demokrat dan lainnya bergabung, semuanya merupakan hak prerogatif presiden. “Pak Jokowi bisa tunjuk mereka sebagai wakil menteri dan lain-lain. Jadi, tentang siapa dan menteri apa, hanya Pak Jokowi dan Tuhan yang tahu,” katanya.

Kalau menurut ketentuan WHO, usia 60-an tahun itu masih muda. “Memang tak cukup hanya usia muda, dan sukses di bidang tertentu, karena menteri itu sifatnya nasional, maka dibutuhkan seorang negarawan,” tambah Said Salahudin.

Advertisement
Loading...
Loading…