Connect with us

Nasional

DPR : Tidak ada Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali menilai aturan yang ada belum memungkinkan melarang eks koruptor maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah.

“Ini kan untuk Pilkada 2020 sementara UU kita masih menggunakan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, di sana tidak ada pelarangan,” kata Amali di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Amali menilai, kalau tidak ada peraturannya, lalu KPU membuat aturan melarang mantan koruptor maju di Pilkada, nanti dikhawatirkan Mahkamah Agung akan membatalkannya.

Hal itu, menurut dia, sama ketika KPU membuat PKPU yang melarang mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif.

“Kita di DPR sebenarnya mendukung itu, namun dulu sudah pernah dibuat namun dibatalkan juga oleh MA,” ujarnya.

Amali melihat wacana KPU membuat larangan tersebut agar seorang yang terkena masalah hukum, tidak perlu lagi masuk dalam jabatan publik seperti kepala daerah.

Dia mencontohkan, dalam kasus dugaan korupsi Bupati Kudus, yaitu di 2015 sudah pernah terjerat kasus korupsi lalu di 2018 dicalonkan di Pilkada Kudus.

“KPU melihat dari kasus itu supaya tidak berulang, namun kalau saya lebih melihat pada orangnya, tidak bisa digeneralisir. Kalau orang yang niatnya sudah mau korupsi, ya dia pasti akan melakukan itu,” katanya.

Amali mengaku setuju apabila ada larangan itu namun tidak ada aturannya sehingga jangan sampai seperti pembatalan PKPU larangan mantan koruptor menjadi caleg yang dibatalkan MA.(Es)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Dalam Sebulan Sudah Ada 94 Aduan di Portal Aduanasn.id

Published

on

Continue Reading

Nasional

Indonesia-Malaysia Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran

Published

on

Continue Reading

Nasional

Ombudsman Republik Indonesia Temukan Maladministrasi PKH

Published

on

anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Suaedi. (Foto: Ist)
Continue Reading




Loading…