Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Buntut Temuan Maladministrasi di Samsat Kota Bekasi, Depok dan Bogor, LLA Akan Aksi Demo Ke Mabes Polri

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Para pemuda mengatasnamkan Lingkaran Lintas Aktivis (LLA), berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat 2 Agustus 2019 di Mabes Polri, Ombudsman RI, dan KPK RI.

Akunjukrasa itu dilakukan buntut dari beberapa waktu lalu, Ombudsman Republik Indonesia menemukan maladministrasi terkait pengurusan mutasi kendaraan di Samsat.

Pelanggaran ini muncul karena banyak oknum memanfaatkan prosedur yang sulit dan tak jelas.

Hal itu ditemukan di wilayah penyangga Jakarta seperti Samsat kota Bekasi, Samsat kota Depok, dan Samsat kabupaten Bogor.

Dimana hasil investigasi Ombudsman ke lapangan, yang dipublikasikan media massa ditemukan terkait dengan pungli di Samsat, baik calo, petugas Samsat, baik pihak PNS, Kepolisian maupun yang dilakukan oleh karyawan perbantuan.

“Beranjak dari hal tersebut, maka kami dari LINGKARAN LINTAS AKTIVIS bermaksud melakukan aksi unjuk rasa,” kata Koordinator LLA Debrito, kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).

Dalam aksi nanti, pihaknya bakal mendesak

Ombudsman RI berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindak lanjuti dugaan masif perbuatan rasuah di Samsat kota Bekasi, Samsat kota Depok, dan Samsat kabupaten Bogor.

“Kami juga bakal mendesak KPK sebelum penghujung pemerintahan Agus Rahardjo Cs, lewat informasi dari Ombudsman RI menelusuri praktik perbuatan korupsi di Samsat kota Bekasi, Samsat kota Depok, dan Samsat kabupaten Bogor. Karena informasi sudah jelas dari Ombudsman RI,” jelasnya.

Kamudian, masih kata Debri, LLA pun bakal mendesak agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian segera mengklarifikasi soal adanya laporan Ombudsman Republik Indonesia menemukan maladministrasi di Samsat kota Bekasi, Samsat kota Depok, dan Samsat kabupaten Bogor tersebut.

“Kita juga bakal .endesak Devisi Propam Mabes Polri menindaklanjuti adanya temuan Ombudsman RI dengan melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan Samsat kota Bekasi, Samsat kota Depok, dan Samsat kabupaten Bogor,” pungkasnya.(Iwan K)

Baca Juga :   BNPT Akui Tak Mampu Tangani 289 Narapidana Terorisme
Advertisement
Loading...
Loading…