Connect with us

Nasional

RUU PKS Berpotensi Tabrakan dengan KUHP

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) jika dilanjutkan berpotensi bertabrakan dengan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), sehingga akan terjadi over kriminalisasi.

“Masalah kekerasan dan atau kejahatan seksual itu sudah diatur dalam RKUHP yang akan disahkan oleh Komisi III DPR RI, karenanya kalau RUU PKS itu dilanjutkan bisa tabrakan dan berpotensi over kriminalisasi. Baik bagi korban maupun pelaku,” demikian anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Hal itu disampaikan dalam Forum legislasi “RUU PKS Terganjal RKUHP?’ bersama anggota Komisi VIII DPR RI FPDIP Diah Pitaloka dan Ketua Komnas Perempuan, Masruchah.

Selain itu lanjut Taufiqulhadi, apapun yang memgarah kepada kekerasan seksual semua bisa dikriminalisasi, sedangkan RKUHP lebih pada perlindungan bagi korban maupun pelaku dari amukan massa. Karena itu, yang dimaksud kekerasan seksual dalam RUU PKS itu definisinya harus jelas agar tak terjadi multitafsir.

“Jadi, wajar kalau pihak kepolisian menolak RUU PKS ini karena definisi kekerasan seksual belum clear, dan pidananya sudah diatur di RKUHP. Saya harap RUU PKS tunggu RKUHP disahkan. Atau sebagian pasal-pasal RUU PKS itu bisa dimasukkan secara simultan ke dalam RKUHP sebelum disahkan,” jelas Taufiqulhadi.

Menurut Diah Pitaloka, yang terpenting bagaimana solusi dari korban pelecehan seksual seperti kasus Baiq Nuril itu, ada jalan keadilannya secara hukum. Mengapa? “Justru, RUU PKS ini lahir akibat tak diatur dalam RKUHP. Sehingga korban sulit mencari keadilan hukum,” katanya.

Dengan kata lain lanjut Diah, RUU PKS ini ada karena KUHP tidak mengatur sanksi pidana kekerasan dan pelecehan seksual tersebut. Apalagi pelecehan dan kejahatan seksual itu kini bisa dilakukan melalui media sosial (medsos).

“Pada prinsipnya kasus itu harus ada sanksi hukumnya. Kalau tidak, pelaku akan pernah takut berbuat karena tak ada sanksi hukum pidananya. Kalaupun pasal-pasalnya masuk ke RKUHP juga tak masalah, sepanjang ada keadilan hukum bagi korban,” pungaksnya.

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Komunitas Ojek Online: Nadiem Makarim Lebih Dibutuhkan untuk Masyarakat Luas

Published

on

Calon Menteri di Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Nadiem Makarim / Net
Continue Reading

Nasional

Prabowo Bakal Masuk Kabinet Kerja Jilid II

Published

on

Prabowo sambangi Istana Negara Senin (21/10/2019) / Twitter
Continue Reading

Nasional

Tak Bertemu Jokowi, Bupati Minahasa Gagal Jadi Menteri?

Published

on

Bupati Minahasa Christiany Eugenia Tetty Paruntu / Net
Continue Reading




Loading…