Connect with us

Hukum

MaPPI FH UI dan ICJR Apreasiasi Langkah Presiden Berikan Amnesti Baiq Nuril

Published

on

JAKARTA, realitarakyat- Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan keputusan untuk memberikan amnesti terhadap Baiq Nuril pada 29 Juli 2019. Pemberian amnesti terhadap kasus tersebut, merupakan tindak lanjut atas proses hukum yang dialami Baiq Nuril.

Menanggapi hal itu, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapreasiasi langkah pemberian Amnesti bagi Baiq Nuril oleh Presiden Joko Widodo.

Namun proses panjang sampai dengan pemberian amnesti ini, tidak harus terjadi bila perbaikan dilakukan, mulai dari revisi UU ITE, pembaruan hukum acara pidana, hingga evaluasi berkala aparat penegak hukum untuk menjamin terlindungnya korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril. Putusan tersebut memperkuat putusan pengadilan sebelumnya, yakni putusan Mahkamah Agung yang menghukum Baiq Nuril dengan pidana 6 bulan penjara dan denda 500 juta subsidier 3 bulan kurungan.

“Kami mengapreasiasi langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo. Pemberian amnesti ini merupakan salah satu bentuk sikap dari Presiden untuk menegaskan bahwa perlindungan bagi korban kekerasan seksual merupakan hal penting dalam penyelenggaraan negara,” ujar Ketua Harian MaPPI FHUI, Dio Ashar W, dalam keterangan tertulisnya yang diterima realitarakyat.com, Senin (30/7/2019).

Dia menegaskan, kasus ini sesungguhnya adalah tamparan keras kepada Pemerintah, bahwa sistem peradilan pidana telah gagal melindungi warga Negara. Lewat kasus ini banyak hal harus dijadikan cambuk bagi Pemerintah dan DPR untuk melakukan reformasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia:

Pertama, kata dia, UU ITE akar seluruh masalah, jelas perlu direvisi. Seperti yang diketahui, bahwa Baiq Nuril didakwa dengan Pasal 27 ayat (1) UU No 19 tahun 2016 atau yang dikenal dengan sebutan UU ITE, Pasal tersebut memuat rumusan yang tidak jelas baik dalam unsur ‘melanggar kesusilaan’ yang tidak jelas konteksnya dan merujuk pada ‘kesusilaaan’ dengan batas apa, termasuk tidak ada jaminan untuk melindungi korban kekerasan seksual dalam konteks melakukan pembelaan diri.

Selain itu, Dio menambahkan, unsur ‘mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik’ kendati telah dirumuskan harus dalam sistem elektronik, dalam implementasinya, putusan pengadilan di tingkat Mahkamah Agung sekalipun masih menginterpreasikan unsur tersebut secara luas dan multitafsir, yang berdampak pada terjadinya kriminalisasi.

“Perlu ditekankan, Pasal 27 ayat (1) bukan satu-satunya masalah dalam UU ITE, Pasal 27 ayat (3) UU ITE memuat ketentuan pidana tentang penghinaan dalam sistem elektronik, yang dalam penjelasan dimuat bahwa pasal ini merujuk pada ketentuan KUHP, namun UU ITE gagal menjelaskan rujukkan pasal KUHP mana yang dimaksud, karena mengenai penghinaan, KUHP mengatur tingkatan tindak pidana mulai dari ‘penghinaan ringan’, ‘menyerang kehormatan orang’ sampai dengan ‘fitnah’,” katanya.

Pasal 316 KUHP juga mengatur jelas bahwa penghinaan dapat diproses hanya berdasarkan aduan, dan hanya dapat dilakukan terhadap orang, bukan badan hukum. UU ITE gagal menjelaskan hal ini, pasal penghinaan justru dipakai untuk menyerang korban yang mengkritik institusi yang harusnya bisa dikritik.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran informasi yang menimbulkan penyebaran kebencian berbasis SARA, pasal ini tidak dirumuskan sesuai dengan tujuan awal perumusan tindak pidana tentang propaganda kebencian.

“Pada praktiknya justru menyasar kelompok dan individu yang mengkritik institusi dengan ekspresi yang sah, lebih memprihatinkan pasal ini kerap digunakan untuk membungkam pengkritik Presiden, sesuatu yang oleh Mahkamah Konstitusi dianggap inkonstitusional saat menghapus pidana penghinaan terhadap Presiden. Duplikasi pengaturan dalam UU ITE juga menjadi masalah, yaitu Pasal 28 ayat (1) dengan UU Perlindungan Konsumen, Pasal 29 ayat (1) dengan Pemerasan dalam KUHP, dan pasal lainnya,” ujar Dio lagi.

Kedua, katanya, pembaruan KUHAP mutlak diperlukan. Kasus Baiq Nuril menunjukkan masalah hukum acara pidana, Pertama, jangan dilupakan bahwa Baiq Nuril sempat ditahan dalam proses penyidikan.

Penahanan tunduk pada ketentuan Pasal 21 KUHAP dengan syarat yang wajib dielaborasi oleh setiap pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan, termasuk alasan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
“Dengan begitu penahanan terhadap tersangka atau terdakwa bukanlah hal yang wajib dilakukan. Sayangnya dengan kewenangan sebesar ini, kontrol dan pengawasan terhadap penyidik absen dalam KUHAP. Penahanan harusnya dilakukan dengan arahan Penuntut Umum dan Izin dari Hakim, hal ini sesuai dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia sejak 2005, kewenangan upaya paksa khususnya penahanan harus dilakukan dengan syarat yang ketat dan mekanisme kontrol dan pengawasan yang juga kuat,” ujar Dio lebih lanjut.

Ketiga, katanya, tentang ketentuan penggunaan alat bukti elektronik. dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR Baiq Nuril telah dijelaskan bahwa alat bukti elektornik yang digunakan di persidangan dipertanyakan karena aslinya tidak dapat ditemukan dan divalidasi, Majelis Hakim PN secara jelas menjelaskan bahwa dakwaan tidak dapat diterapkan.

Putusan Kasasi No. 574K/Pid.Sus/2018 dari Mahkamah Agung malah lantas menggunakan kembali alat bukti yang tidak dapat divalidasi tersebut untuk menguraikan fakta hukum versi Putusan Kasasi.

Putusan Kasasi bahkan tidak memberikan arugumen sama sekali terkait dengan alasan menggunakan kembali alat bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut. ketiga, Putusan Kasasi justru malah keluar dari kewenangannya sebagai pemeriksa judex juris yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk memeriksa fakta, apalagi menyusun sendiri fakta hukum yang berbeda dengan judex factie. Putusan Kasasi malah menguraikan fakta baru yang berbeda dari yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Neger Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR.

“Berkaca pada kasus ini, maka pembaruan KUHAP harus dilakukan, paling tidak, pertama terkait kewenangan upaya paksa khususnya penahanan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik kepolisian, syarat dan mekanisme kontrol dan pengawasan harus diperketat. Kedua untuk mengatur kewajiban validasi alat bukti dalam penggunaan alat bukti dalam persidangan. Dan ketiga, KUHAP harus tegas meletakkan kembali fungsi Mahkamah Agung dalam sistem peradilan pidana, bahwa kewenangan MA lewat pemeriksaan kasasi adalah memeriksa penerapan hukum (judex jurist) dalam suatu perkara, bukan malah tanpa dasar yang jelas mengganti fakta hukum (judex factie),” tuturnya. (ndi)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Hukum

Awas! Merokok Sambil Berkendara Langsung Ditilang

Published

on

Ilustrasi Tilang / Net
Continue Reading

Hukum

Ini Alasan KPK Tak Hadiri Sidang Praperadilan Imam Nahrawi

Published

on

Ilustrasi / Net
Continue Reading

Hukum

Pandangan KPK Soal Calon Menteri yang Dipanggil Jokowi

Published

on

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah / Net
Continue Reading




Loading…