Connect with us

Politik

GBHN Diperlukan untuk Kontrol Capaian Pembangunan

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Anggota MPR RI H. Ali Taher Parasong menegaskan jika haluan negara secaman Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu diperlukan untuk mengontrol capaian dan anggaran pembangunan. Sehingga pembangunan itu benar-benar dirasakan oleh rakyat.

“Jadi, amandemen atau tidak oleh MPR RI periode 2019 – 2024
mendatang, yang terpenting itu harus ada haluan negara, agar anggaran dan kontrol terhadap capaian pembangunan itu terukur dan teerarah dengan baik,” tegas politisi PAN itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (29/7/2019).

Hal itu disampaikan dalam diskusi Empat Pilar MPR “Rekomendasi Amandemen (Konstitusi) Terbatas Untuk Haluan Negara?” bersama pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing.

Sekarang ini lanjut Ali Taher, proses pembangunan itu tergantung pada janji-janji kampanye atau visi misi presiden. Akibatnya proses pembangunan akan tergantung kepada presdien. :Jangan sampai anggaran di APBN itu tidak terstruktur, sistimatis dan masif untuk mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.

Namun, Emrus mengingatkan agar GBHN dimaksud tidak mengatur secara detil terkait teknis pelaksanaan maupun besaran anggarannya. Sebab, pemerintah menjadi tak bisa berbuat apa-apa, tidak inovatif dan sebagainya. “Yang namanya GBHN itu hanya panduan garus besar untuk pembangunan,” katanya.

Selain itu dia meminta MPR RI dan masyarakat mencermati pasal per pasal atau ayat per ayat dari rencana amandemen UUD NRI 1045 secara tersebatas tersebut, karena kalimat politisi itu bersayap. “Misalnya wilayah kekuasaan negara ini disebut dibagi-bagi atas gubernur, bupati dan wali kota. Harusnya terdiri dari, karena Indonesia bukan negara liberal,” jelas Emrus.

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

Jimly: DKPP Pelopor Lahirnya MKD

Published

on

Continue Reading

Politik

Mukernas Tentukan Muktamar PPP

Published

on

Continue Reading

Politik

Bikin Jeblok karena Konflik Panjang, PPP Disarankan Islah

Published

on

Continue Reading




Loading…