Connect with us

Nasional

Golkar Nilai Pernyataan Jokowi Tak Perpanjang Izin FPI Demi Penguatan Pancasila

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Pemerintah Indonesia kemungkinan tidak akan memperpanjang izin Front Pembela Islam (FPI), sebagai organisasi masyarakat (Ormas).

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Presiden RI, Joko Widodo dalam wawancaranya dengan Associated Press.

Terkait itu, Ketua DPP Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengapresiasi. Menurut Ace, pernyataan Presiden Jokowi merupakan komitmen seorang kepala negara untuk memperkuat ideologi negara, yakni Pancasila.

“Ini sebagai sikap yang konsisten dari Presiden Jokowi yang terus melakukan penguatan ideologi Pancasila,” kata Ace kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (28/7/2019).

Sebagai kepala negara, kata dia, sudah sewajibnya menjaga pilar kebangsaan di Indonesia. Selain itu, ia menilai pernyataan Presiden Jokowi bukanlah bersifat politis. Pernyataan itu dinilai penegasan dari pemerintah mengenai kewajiban setiap organisasi kemasyarakat untuk selaras, taat dan patuh terhadap ideologi kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila.

“Pernyataan Presiden Jokowi bukanlah politis, tentang keharusan adanya kewajiban organisasi kemasyarakatan yang harus selaras dengan ideologi bangsa, Pancasila,” kata Ace.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan besar kemungkinan izin FPI yang berlaku sejak 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019, sebagaimana dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014, tidak diperpanjang.

“Sangat mungkin (tidak diperpanjang). Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara,” kata Jokowi.

Ditekankan kepala negara, pemerintah RI pada dasarnya akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam selama tidak melanggar ideologi negara.

“Jika sebuah organisasi membahayakan negara dalam ideologinya, saya tidak akan berkompromi,” kata kepala negara.

Jokowi merasa dirinya tidak memiliki beban politik. Sehingga, dalam membuat keputusan lima tahun ke depan, di masa pemerintahannya yang kedua, ia mengaku akan lebih mudah. Jokowi ingin Indonesia dikenal sebagai negara yang moderat. Menurut Jokowi, hal ini merupakan salah satu yang akan dipertimbangkannya lima tahun mendatang.

“Hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin, saya akan membuat banyak keputusan tentang itu dalam lima tahun ke depan,” kata Jokowi.

Sebelumnya, FPI diminta melengkapi 10 dari 20 syarat yang wajib dipenuhi untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar sebagai organisasi masyarakat. Permintaan itu disampaikan Kementerian Dalam Negeri.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan, salah satu syarat yang harus dipenuhi FPI adalah rekomendasi dari Kementerian Agama.

Persyaratan lain yang belum dilengkapi FPI, antara lain surat pernyataan tidak ada konflik internal serta surat pernyataan tidak menggunakan lambang, gambar, bendera yang sama dengan ormas lain.

Ia menyatakan, tidak ada batasan waktu bagi FPI untuk menyerahkan sepuluh syarat tersebut. Adapun sepuluh syarat lain sudah dipenuhi FPI sebelumnya. [ipunk]

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

BPIP Sosialisasikan Pancasila ke Ratusan Siswa Seluruh Indonesia

Published

on

Continue Reading

Nasional

Sampah yang Tak Bisa Didaur Ulang Perlu Ditangani Secara Khusus

Published

on

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Perlu Teknologi Standar untuk Tangani Sampah Bahan Berbahaya

Published

on

Continue Reading




Loading…