Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Paripurna DPR Setujui Amnesti Baiq Nuril

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Perjuangan Ibu Baiq Nuril, korban pelevehan seksual akhirnya membuahkan hasil, dimana DPR RI secara resmi dalam rapat paripurna DPR RI menyetujui agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan amnesti (pengampunan).

“Menyadari Ibu Baiq Nuril adalah korban kekerasan verbal, dan yang dilakukannya menurut Komisi III DPR adalah sebagai upaya untuk melindungi diri dari kekerasan verbal dan seksual, maka layak dapat amnesti,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Persetujuan amnesti tersebut diputuskan kembali pada rapat paripurna ke-23 masa sidang V Tahun 2018/2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPR Utut Adianto. Baiq Nuril terpidana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Baiq Nuril Maknun.

Menurut Erma, Komisi III DPR telah mempertimbangkan aspek keadilan untuk memberikan pertimbangan amnesti bagi Nuril. Ia turut memandang Baiq Nuril bukan seorang pelaku, melainkan korban yang melindungi diri dari kekerasan verbal dan seksual.

Utut Adianto sebagai pimpinan sidang akhirnya meminta persetujuan sidang dan seluruh anggota yang hadir menyetujuinya.

“Apakah laporan Komisi III tentang pertimbangan atas pemberian amnesti kepada saudara Baiq Nuril Maqnun dapat disetujui?” tanya Utut. Serentak para anggota menjawab, “Setuju”.

Sebelumnya Baiq Nuril dituduh menyebarkan rekaman percakapan telepon dengan kepala sekolahnya di Mataram, Bapak Muslim, yang diduga melakukan pelecehan seksual. Merasa dipermalukan, Muslim pun melaporkan perkara itu ke polisi, dan pengadilan Mataram membebaskannya.

Tapi, Muslim kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan MA mengabulkannya, sehingga Baiq Nuril tetap bersalah dikenai sanksi Rp 500 juta dan subsider tiga bulan kurungan.

Baca Juga :   Fadli Zon Nilai Pemerintah Lemah Dalam Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia
Advertisement
Loading...
Loading…