Connect with us

Nasional

UU Pertanahan Batasi Penguasaan Tanah oleh Konglomerat

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Ketua Panjan RUU Pertanahan DPR RI, Herman Khaeron menegaskan jika RUU bertujuan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Karena itu, jika sekelompok orang menguasai jutaan hektar tanah, maka secara perlahan akan dikurangi. Misalnya dari 120 ribu hektar tambang menjadi 12 ribu hektar.

Demikian disampaikan Herman dalam forum legislasi “Tarik Ulur UU Pertanahan” bersama Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Inosentius Samsul, dan Andi Tenrisau (Plt Biro Hukum dan Humas BPN/ATR), di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Menurut Herman, UU ini sama sekali tidak merubah UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang bersifat generalis. Sebaliknya UU Pertanahan ini lex specialis, yang konsisten untuk keadilan tanah bagi rakyat.

“Ini sejalan dengan munculnya berbagai UU terkait sumber daya alam (SDA), gak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, lingkungan, tata ruang, dan lain-lain, yang mengakibatkan banyak konflik pertanahan. Hanya tidak masuk kehutanan, karena sudah diatur di Kementerian Kehutanan RI,” ujarnya.

Karena itu melalui UU ini kata politisi Demokrat itu, pendaftaran tanah diatur melalui satu atap pelayanan administrasi atau sigle land administration. Hal itu, karena masih terjadi kesenjangan atau disparitas kepemilikan tanah yang sangat tinggi.

“Juga untuk menghindari terjadi inflasi tanah melalui pembentukan bank tanah dan mendorong tanah-tanah terlantar menjadi produktif. Mengigat setiap tahunnya 120 hektar tanah terjadi alih fungsi menjadi rumah, kantor, pabrik, jalan, dan lain-lain,” katanya.

Dan, yang terpenting bank tanah ini ke depan untuk menyukupkan penyiapan pangan bagi rakyat Indonesia. Sehingga pangan akan tercukupi tanpa tergantung impor. “Ada kepastian hukum dimana jika selama 5 tahun tak ada yang menggugat, maka tanah itu menjadi hak milik seseorang.

UU Pertanahan ini terdiri dari 15 Bab, Bab 1 dan Bab 5 mengatur hal-hal subatantif. Sedangkan 10 Bab yang lain hanya sebagai bab pendukung. Seperti sanksi administratif dan sanksi hukum dalam pertanahan. “Jadi, karena Komisi II DPR optimis, maka saya optimis UU ini akan selesai sekarang,” pungkasnya.

Andi Tenrisau menegaskan jika UU ini menjadi kebutuhan dasar sejalan dengan bahwa bumi, air dan segala isinya sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. “Disamping terjadinya ketimpangan penguasaan tanah, dan UU ini untuk retribusi – pembagian tanah bagi rakyat,” ungkapnya.

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Dalam Sebulan Sudah Ada 94 Aduan di Portal Aduanasn.id

Published

on

Continue Reading

Nasional

Indonesia-Malaysia Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran

Published

on

Continue Reading

Nasional

Ombudsman Republik Indonesia Temukan Maladministrasi PKH

Published

on

anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Suaedi. (Foto: Ist)
Continue Reading




Loading…