Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Daerah

Tidak Bermanfaat Untuk Tanjung Balai, Tinjau Ulang Keberadaan TP4D

Published

on

TANJUNG BALAI, Realitarakyat.com– Keputusan disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tanjung Balai 2018 menimbulkan pertanyaan dari kalangan masyarakat terutama pegiat anti korupsi setempat.

Bahkan masyarakat maupun pegiat anti korupsi itu mempertanyakan fungsi dari Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan. Malah kehadiran TP4D bukan memperbaiki kinerja Pemkot Tanjung Balai dalam pengelolaan keuangan.

Sesuai tujuan pembentukan, seharusnya keikutan Kejaksaan melalui TP4D mendampingi pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan dan program strategis pembangunan nasional akan lebih meningkatkan kinerja pemerintah. Kenyataannya, LKPD Tanjung Balai 2018 oleh BPK justru disclaimer atau TMP. Artinya, LKPD Tanjung Balai semakin buruk.

Soalnya, LKPD Tanjung Balai 2017 mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “Karena itu, patut dipertanyakan kehadiran TP4D,” ujar Koordinator Daerah Indonesian Corruption Watch (ICW) Kota Tanjungbalai, Jaringan Sihotang, Jumat (19/7).

Menurut Jaringan, turutnya Kejaksaan melalui TP4D mendampingi pemerintah, harusnya kinerja pemerintah semakin baik. Jika yang terjadi sebaliknya, itu membuktikan kehadiran TP4D tidak membawa perbaikan kepada kinerja dari pemerintah.

Seperti diketahui, salah satu maksud Instruksi Presiden No: 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 adalah meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan.

Menindaklanjuti arahan ini, Kejaksaan kemudian mendampingi instansi pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan dan program strategis pembangunan nasional dengan membentuk TP4.

Ringkasnya, peran Kejaksaan ini direalisasikan melalui pengawalan dan pengamanan baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil pembangunan dengan membentuk TP4 tingkat Pusat dan Daerah.

“Jika pendampingan Kejaksaan melalui TP4D memperburuk kinerja Pemerintahan, lebih baik pendampingan itu ditinjau,” tegas pegiat anti korupsi Tanjung Balai, Nursyahruddin SE. (ign)

Baca Juga :   Pemuda Pancasila Kabupaten Malang Diinstruksikan Siaga
Advertisement
Loading...
Loading…