Connect with us

Politik

Antasari Azhar: KPK Sekarang Melanggar UU

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menilai jika KPK sekarang ini telah melanggar Pasal 21 (5) UU No.30 tahun 2002 tentang Tipikor, bahwa pimpinan KPK itu harus ada unsur penyidik dari kepolisian dan penuntut umum dari kejaksaan.

“KPK sekarang ini unsur yang dari kejaksaan siapa? Ini jelas melanggar UU,” demikian Antasari dalam diskusi “Mencari Pemberantas Korupsi yang Mumpuni” di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Selain itu kata Antasari, seharusnya pasal subsider (ganti rugi penjara jika tersangka tak mampu membayar pokok perkara) juga dihapus, karena terpidana lebih banyak yang memilih penjara daripada ganti rugi.

“Saya pernah tangani denda Rp 80 miliar yang harus dibayar, tapi terpidana lebih memilih penjara dua tahun. Orang itu, saya tanya kamu sudah bayar belum yang Rp80 juta? Dia malah jawab; ngapain bayar, mending tambah dua tahun penjara,” cerita Antasari.

Sehingga jika terpidana menyatakan tak mampu membayar ganti rugi, maka asetnya harus disita dan lelang. “Kalau tak direvisi, maka tak mungkin uang negara akan kembali, karena mereka memilih subsider,” ungkapnya.

Selanjutnya, pimpinan KPK harus lebih pintar dari anak buahnya. Sebab, suatu perkara itu akan dipaparkan kepada pimpinan terlebih dahulu sebelum dipublish ke masyarakat. “Kalau tidak, apa bedanya unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang? Kalau tak bisa jawab ini, pilih yang lain saja,” saran Antasari.

Karena itu wajar jika terus-menerus terjadi pertentangan antara kejaksaan dan kepolisian. Dalam kasus BLBI misalnya, kasus itu Sjamsul Nursalim pernah dihentikan oleh kejaksaan, tapi tiba-tiba kembali dijadikan tersangka oleh KPK. “Seharusnya KPK tanya dulu pada Kejaksaan. Kalau begitu, kapasn selesainya kasus ini?” tanya Antasari.

Baca Juga :   SPBUN PTPN I Ucapkan Terima Kasih Atas Komitmen Jokowi

Dengan demikian dia minta revisi UU KPK untuk memperkuat dan memperbaiki kinerja KPK. “KPK harus bisa mendefinisikan operasi tangkap tangan (OTT), suap, gratifikasi, dan lima pimpinan itu harus ada dari unsur penyidik, penuntut umum, akuntan, dan profesional lainnya,” pungkasnya.

Advertisement
Loading...
Loading…