Connect with us

Nasional

DPR: Jangan Buru-Buru Sahkan RUU Pertanahan

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Menyadari pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan, karena terkait dengan banyak hal. Misalnya antara rakyat dengan negara, rakyat dengan swasta, dan terdapat 500 lebih UU terkait tanah yang masih tumpang-tindih, maka DPR dan pemerintah jangan tergesa-gesa untuk mengesahkannya.

“RUU Pertanahan ini jadi tuntutan mutlak dan harus ada, karena akan menjadi payung hukum bagi seluruh rakyat. Apalagi masih ada 100 UU terkait pertanahan yang harus disingkronkan. Jadi, RUU ini mesti disempurnakan oleh anggota DPR RI mendatang,” tegas anggota Komisi II DPR Henry Yosodiningrat di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Hal itu disampaikan Henry dalam Forum Legislasi ”RUU Pertanahan: Menyejahterakan atau Sengsarakan Rakyat?” bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi (FPAN) dan Dekan Fakultas Kehutanan IPB Rinekso Soemadi.

Karena itu, Henry minta pemerintah merevisi dan menyempurnakan draft RUU yang ada sebelum dibahas lagi dengan DPR mendatang. Termasuk hak guna bangunan (GHB) yang dari 25 tahun menjadi 40 tahun, hak guna usaha (HGU) dan lain-lain.

Politisi PDIP itu menyontohkan kasus di Lampung Barat yang dikenal dengan kopinya, tapi petani menanam di tanah negara atau kawasan nasional. “Kalau berpihak pada rakyat, mestinya hak atas tanah itu bisa diubah agar tidak merugikan petani dan kehilangan hasil kopi yang baik itu,” tambahnya.

Viva Yoga menyatakan hal yang sama agar RUU ini dilakukan singkronisasi dan melibatkan berbagai pihak terkait; Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR, Pertanian, Lingkungan Hidup (LH), KADIN, LSM, asosiasi pertanahan, hak-hak wilayat, adat dan lain-lain.

“Karena pentingnya RUU ini sebaiknya Baleg merubah statusnya dari Panja ke Pansus. Jangan terburu-buru agar tidak menimbulkan kecurigaan, siapa yang bermain ini?” pungkasnya.

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

BPIP Sosialisasikan Pancasila ke Ratusan Siswa Seluruh Indonesia

Published

on

Continue Reading

Nasional

Sampah yang Tak Bisa Didaur Ulang Perlu Ditangani Secara Khusus

Published

on

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Perlu Teknologi Standar untuk Tangani Sampah Bahan Berbahaya

Published

on

Continue Reading




Loading…