Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Daerah

Ada Politik Uang dalam Pembahasan Wagub DKI Jakarta

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Babak baru proses pemilihan Wagub DKI Jakarta, untuk mendampingi Anies Baswedan disebutr-sebut ada politik uang atau money politics. Namun, kalangan DPRD membantah tudingan tersebut.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut terdapat isu dugaan politik uang dalam proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta. Partai Hanura menyebut PSI hanya mencari panggung.

“Tanpa disuruh PSI, KPK, Kejaksaan sudah monitor dari awal, karena pemilihan Wagub itu bukan pertama kali. Jadi PSI itu cari panggung saja. Jadi, bebek jangan diajarin berenang,” kata sekretaris Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta, Veri Yonnefil, Selasa (16/7/2019).

Menurut Veri, pemilihan wagub seperti ini mungkin telah beberapa kali terjadi. Sehingga, PSI disebut tidak perlu mengajari lembaga yang berwenang menangani hal ini, diantaranya KPK hingga Pansus.

“Mungkin sudah ada 4-6 kali, ada pemilihan wagub seperti ini di seluruh Indonesia. Jadi nggak usah ajarin KPK, kepolisian, kejaksaan untuk hal ini. Jadi mereka sebelum pansus, sudah stand by di DPRD DKI. Menurut saya itu untuk cari panggung saja,” jelas Veri.

Veri mengatakan, PSI boleh menyebut terjadinya politik uang namun perlu disertai dengan bukti. Menurutnya, Pansus telah 5 kali bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan tidak ada yang ditutupi.

“Sah-sah saja PSI mengatakan seperti itu, karena bisa saja. Tapi PSI harus membuktikan bahwa dia mendapatkan info adanya rencana politik uang,” tambah Veri.

“Tapi, kalau menurut saya, kebetulan saya bukan di pansus. Pansus ini sudah 5 kali bertemu dengan Kemendagri, minta arahan. Memang syaratnya itu 50% plus satu, tadinya kan kita berpikir 3/4 tapi tidak boleh. Tapi 50 persen plus 1, jadi sekitar 28 orang. Itu kan sangat meringankan sekali, jadi tak ada yang ditutupi,” tambah Veri.

Baca Juga :   SMA Negeri 1 Sei Kanan Benarkan akan Pungut Sumbangan ke Siswa

Dia mencontohkan, adanyaa kepala daerah yang tidak dilantik karena tidak sesuai dengan tata tertib (Tatib). Sehingga Veri menyebut, meski calon wagub telah terpilih bila tidak sesuai aturan maka tidak akan dilantik.

“Saya melihat setelah kawan pansus ini melakukan evaluasi dan melakukan kunjungan ke beberapa daerah, ada satu daerah yang tidak dilantik sampai sekarang karena ternyata aturan tatib yang mereka buat itu tidak sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri. Jadi walaupun si A sudah terpilih, tidak bisa dilantik. Setelah dilihat tatibnya, itu tidak mengikuti aturan pemerintah maupun UU, sehingga Kemendagri tidak melantik,” ungkap Veri lagi.

Sebelumnya, PSI DKI Jakarta menyebut proses pemilihan Wagub DKI Jakarta ‘rawan’. PSI mengaku mendengar kabar ada dugaan politik uang dalam pemilihan wagub pengganti Sandiaga Uno itu.

Sejumlah pengurus PSI lainnya menggelar jumpa pers khusus mengenai rumor politik uang dalam pemilihan Wagub DKI ini. Jumpa pers digelar di kantor DPP PSI di Jl Wachid Hasyim, Tanah Abang.

“PSI Jakarta menilai bahwa proses pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan ini sangat rawan akan timbulnya politik transaksional di belakang layar,” kata Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

“Hingga terdengar kabar bahwa ada serangkaian persekongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan Wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu,” jelas Rian.

Advertisement
Loading...
Loading…