Connect with us

Daerah

Beredar Isu Money Politik, KPK Diminta Awasi Pemilihan Calon Wakil Gubernur DKI

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam mengawasi keseluruhan proses pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD saat ini.

Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest, menilai, proses pemilihan wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan ini sangat rawan akan timbulnya politik transaksional di belakang layar.

Rian mengaku mendengar rumor bahwa ada serangkaian persengkongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu.

“Berdasarkan rumor tersebut, PSI Jakarta meminta tim dari KPK untuk mulai melakukan pemantauan demi mencegah terjadinya tindakan jual-beli jabatan dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta ini,” kata Rian saat konferensi pers di Kantor DPP DKI Jakarta, Senin (15/7).

Rumor ini, kata Rian, berasal dari elite politik DKI Jakarta yang identitasnya enggan disebutkan. PSI, kata dia, tidak mempunyai bukti sehingga menyebutkan bahwa politik uang dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta masih rumor atau sebatas dugaan.

“Saya nggak menuduh siapa-siapa, tetapi saya bilang saya dengar dugaan ada politik uang. Tugas kami sebagai parpol yang sudah mencium indikasi ini, semua kami sampaikan kepada publik, harapannya supaya KPK bisa bertindak,” tandas Rian.

Salah satu caleg DPRD terpilih PSI Jakarta, Eneng Maliyanasari, mengatakan, bila berkaca pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang diselenggarakan secara terbuka, KPK telah menemukan setidaknya 25 kasus politik uang (money politic). Hal tersebut juga bisa saja terjadi pada proses pemilihan wagub DKI Jakarta, apalagi prosesnya berlangsung secara tertutup.

“Risiko terjadinya politik uang di dalam pemilihan wagub DKI Jakarta sama bahkan lebih besar dari yang terjadi pada Pemilu yang sifatnya terbuka. Sebab, proses ini dijalankan dengan tidak melibatkan publik secara langsung,” kata Eneng.

Baca Juga :   Dihadapan Warga Bekasi, Ma'ruf Amin Sebut Islam Tidak Pernah Bertentangan dengan Pancasila

Selain mendorong KPK untuk mengawasi para pejabat DPRD DKI Jakarta yang terlibat dalam proses pemilihan, kata Eneng, PSI Jakarta juga menawarkan kepada berbagai pihak terkait untuk membuka profil, latar belakang hingga gagasan dari para kandidat untuk DKI Jakarta kepada publik agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menentukan siapa kandidat yang dianggap baik untuk mengisi jabatan tersebut.

“Biarkan publik tahu dan terlibat selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Selama proses pemilihan wagub ini hanya berjalan di tataran elite, maka potensi jual-beli jabatan wagub di DKI Jakarta yang selama ini menjadi rumor ini akan benar-benar terjadi,” pungkas Eneng.(Nanang)

Advertisement
Loading...
Loading…