Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Daerah

LJI Labusel, Desak Kejatisu Periksa Setdakab Labusel Zulkifli, S.IP,MM

Published

on

Labusel, realitarakyat.com-Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemkab Labuhanbatu Selatan di duga sengaja merencanakan judul dan autput anggaran yang tidak sesuai ketentuan Sebesar Rp 1.333.045.000,00 hal itu di indikasikan untuk memanfaatkan uang APBD T.A 2018.

Ironisnya, perusahaan Media justru dijadikan alat, diantaranya, pada laporan anggaran yang disebutkan untuk jurnalis warga, namun faktanya malah di gunakan untuk anggaran Televisi dan Radio.

Berdasrkan temuan inilah,Labusel Jurnalis Independent Labuhanbatu Selatan mempersoalkan tentang anggaran kegiatan tersebut lantaran tidak dibayarkan nya Dana Publikasi.

Menurut Ketua Labusel Jurnalis Independen (Lji) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Darunsyah Pasaribu,dana untuk publikasi atau media itu telah dianggarkan di APBD T.A 2018.melalui paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.katanya.

“Disitukan jelas, judul kegiatanya, penyebarluasan lnformasi pembangunan daerah untuk meningkatkan kemitraan jurnalis warga dengan pemerintah daerah dan pada pengeluaranya pun, menyebutkan untuk kerjasama publikasi sejumlah media diantaranya media online, cetak, serta TV atau Radio,dengan jumlah yang berbeda ini baru sebagian, masih banyak lagi lainya,”Terang nya , Jumat (12/07/19) dikotapinang.

Sehingga untuk itu sejumlah wartawan atau kuli tinta diKabupaten Labuhanbatu Selatan, mengharapkan agar kejati Sumut agar memanggil dan memeriksa Sekdakab serta pihak terkait.

Seperti tuntutan aksi unjuk rasa massa Lintas Kajian Kaum Gerakan (LINKKAR) yang digelar di depan kantor Bupati Labusel dan Kejari Labuhanbatu Selatan jalan istana kotapinang beberapa pekan lalu pada 3 juli 2019.meminta kejari Labusel untuk segera memanggil dan memeriksa Sekdakab terkait sejumlah tindak Pidana korupsi.

Maka untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan terkait dengan hal tersebut dan demi kepentingan masyarakat, terlebih dalam kebijakan pemerintah terhadap kerja sama pada media atau para pekerja kuli tinta.

Hal itu sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor :53.C/LHP /Xlll.MDN/05/2019 tanggal 13 Mei 2018.terindikasi ada nya temuan.

Baca Juga :   Pemkab Labusel, Sosialisasi Peningkatan Manajemen Pengelolaan Dana Hibah Dan Bansos

3. Belanja Jasa Pemberitaan disetda tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 1.333.045.000,00. Pada TA 2018, bagian Humas dan protokol Sekda menganggarkan kegiatan penyebarluasan Informasi pembangunan daerah sebesar Rp 2.482.122.150,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.480.911.360,00 atau 99,94% dari anggaran, kegiatan tersebut terdiri dari belanja Jasa Pemberitaan dan Belanja cetak.

Menurut sejumlah laporan hasil pemeriksaan diindikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi yang disinyalir dilakukan oleh Setda protokol bagian humas.

Maka sejumlah awak media meminta agar kejati Sumut memanggil dan memeriksa Sekdakab dan pihak terkait. (Haryan)

Advertisement
Loading...
Loading…