Connect with us

Politik

NasDem: Mustahil Pimpinan MPR Dipilih secara Musyawarah Mufakat

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Anggota MPR RI dari Fraksi NasDem, Johnny G. Plate menegaskan jika mustahil pemilihan pimpinan MPR RI dipilih secara musyawarah mufakat. Sebab, masing-masing partai di DPR RI memiliki kepentingan yang berbeda-beda, meski sejatinya MPR RI mengarusutamakan koalisi kebansgaan, yakni mengutamakan kepentingan bangsa dan negara,

“Sejatinya koalisi di MPR RI itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Khususnya dalam membahas konstitusi, sosialiasi empat pilar MPR RI dan sebagainya bukan dengan voting. Tapi, untuk paket pimpinan MPR nanti, mustahil dipimpin secara muasyawarah mufakat,” tegas Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Hal itu disampaikan dalam dialog empat pilar MPR RI ‘Membangun Koalisi Permanen Di Parlemen’ bersama Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Direktur Sigma (Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia) Said Salahuddin.

Lebih lanjut Johnny menyatakan meski koalisi Jokowi – Ma’ruf Amin mayoriitas di parlemen, 349 kursi DPR atau 60,7 persen (PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan PPP), tidak khawatir meski pimpinan MPR RI dijabat oleh oposisi. Dia juga optimis 136 anggota DPD RI akan mendukung koalisi kebangsaan.

Karena itu, Johnny berharap Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat tidak bergabung ke koalisi Jokowi – Ma’ruf Amin, sehingga akan ada check and balances (penyeimbang), yang efektif dan konstruktif untuk terwujudnya pemerintahan yang sehat.

“Pemerintahan yang sehat itu penting, terutama menghadapi tangan global, baik ekonomi, sosial politik, dan lain-lain yang bisa berdampak pada Indonesia,” tambahnya.

Nono sependapat agar MPR RI mengutamakan kepentingan bangsa sekaligus menjaga NKRI. Namun, tetap lepas dari kepentingan politik, karena untuk kepentingan pemilu 2024. Sehingga tetap akan ada yang pro dan kontra pemerintah.

Namun, pemerintah tetap harus lebih kuat karena Indoensia menganut sistem presidensil. Hanya saja tetap harus da penyeimbang, karena tak boleh ada pemerintahan yang absolut. “Kini DPD sedang menuntaskan Tatib DPD RI untuk aturan calon pimpinan MPR RI lebih dari satu orang, jika paket MPR RI nanti lebih dari satu paket,” ungkapnya.

Yang pasti kata Said Salahuddin, proses impeachment itu lebih berat dibanding dengan proses amandemen UUD NRI 1945. Karena itu koalisi Jokowi – Ma’ruf Amin tak perlu khawatir, jika pimpinan MPR RI dari oposisi. “Untuk menyatukan suara DPD juga susah, jika tak ada figur yang kuat,” tambahnya.

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Politik

Gerindra Klaim Tak Akan Calonkan Mantan Koruptor di Pilkada 2020

Published

on

Continue Reading

Politik

Ringankan Beban Rakyat, Pemerintah Harus Kreatif Dan Inovatif Hadirkan Energi Listrik Terbarukan

Published

on

Continue Reading

Politik

Pernyataan Jokowi Soal Hukuman Mati Bagi Koruptor Terdengar Garing

Published

on

Continue Reading




Loading…