Connect with us

Politik

Pengacara: Kasasi Pilpres ke MA Sepengetahuan Prabowo

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Jika sebelumnya Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah bahwa pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) tanpa sepengetahuan Ketum Gerindra Prabowo, namun advokat Nicholay Aprilindo justru mengatakan sebaliknya, jika hal itu berdasarkan surat kuasa dari mantan Capres No.02 tersebut.

“Pengajuan permohonan sengketa administrasi Pilpres (PAP) 2019 ke MA itu justru didaftarkan untuk kedua kalinya pada 3 Juli 2019 lalu berdasarkan surat kuasa Prabowo-Sandi,” tegas Nicholay, Kamis (11/7/2019).

Permohonan PAP yang kedua itu telah diterima dan teregister di Kepaniteraan MA RI pada tanggal 03 Juli 2019. Dalam Permohonan No.2 P/PAP/2019, berdasarkan Surat Kuasa langsung dari Prinsipal yang ditanda tangani oleh Capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi,” jelas Nicholay.

Menurut Nicholay, dirinya bersama Hidayat Bostam telah diberikan kuasa oleh Prabowo-Sandiaga untuk mengajukan permohonan sengketa. Kuasa diberikan melalui surat bermaterai yang ditandatangani Prabowo dan Sandiaga pada 27 Juni 2019.

Penandatanganan surat kuasa tersebut juga disaksikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. “Surat Kuasa No.01/P-S/V/2019 tertanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani secara langsung Prabowo-Sandi di atas materai Rp6000 dengan disaksikan oleh Hashim S. Djojohadikusumo selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Geridra,” kata Nicholay.

Sebelumnya, Waketum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, permohonan sengketa administrasi yang mengatasnamakan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke MA diajukan tanpa sepengetahuan partainya dan Prabowo-Sandi.

Menurut anggota Komisi III DPR itu, permohonan sengketa itu dilayangkan kuasa yang lama dan tanpa sepengetahuan pihaknya memasukkan kembali gugatan.

Dasco yang juga mantan Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi mengatakan, pihaknya tidak mengetahui permohonan sengketa itu.

Dia mengatakan, kuasa hukum yang mengajukan gugatan kasasi kedua tersebut tidak meminta izin dan tidak mengoordinasikan kepada pihaknya. “Saya sudah konfirmasi ke Pak Sandiaga, beliau tidak tahu soal itu karena yang dipakai kuasa yang lama,” kata Dasco di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Baca Juga :   Kekompakan Anis Baswedan, Ganjan dan Emil Viral Untuk Ademkan Suhu Politik

Permohonan sengketa terkait pelanggaran administrasi pemilu pernah diajukan oleh BPN Prabowo-Sandiaga pada tanggal 15 Mei 2019.

Pihak pemohon diwakili oleh Ketua BPN Djoko Santoso dan Sekretaris BPN Hanafi Rais. Namun permohonan tersebut tidak diterima oleh MA.

Dalam putusannya, MA menyatakan permohonan tidak diterima atau NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena adanya cacat formil, yakni legal standing dari pemohon.

Seharusnya, permohonan diajukan oleh pasangan capres-cawapres. Oleh sebab itu permohonan sengketa yang sama diajukan kembali dengan Prabowo dan Sandiaga sebagai pihak pemohon.

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Loading…

#Trending