Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Pendidikan Agama Di Sekolah Sejalan dengan Negara Hukum Indonesia

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Akhir-akhir ini terjadi polemik di media sosial terkait masih perlu tidaknya pendidikan agama di sekolah. Bahwa pendidikan agama di sekolah dan universitas sejatinya merupakan karakter khusus dari negara hukum Indonesia, dan tidak ada masalah.

“Jadi, pendidikan agama di sekolah dan universitas sudah sejalan dengan negara hukum Indonesia dalam upaya menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai agama, agar menjadi landasan dan keutuhan bangsa dan negara,” demikian pakar hukum tata negara, Tohadi, Rabu (10/7/2019).

Hal itu menyusul pernyataan Setyono Djuandi Darmono atau yang dikenal SD Darmono, Chairman Jababeka Group dan pendiri President University dalam peluncuran bukunya, Bringing Civilizations Together, pada Kamis (4/7/2019) lalu.

Pernyataan SD Darmono sendiri sebenarnya menekankan pentingnya pembentukan karakter dalam pendidikan (di sekolah dan universitas) demi kerukunan dan kemajuan bangsa.

Karena itu lanjut Tohadi, pendidikan agama di sekolah dan universitas harus diarahkan untuk mempersatukan bangsa dan mengokohkan keutuhan NKRI.

Menurut Tohadi, pendidikan agama di sekolah dan universitas itulah, yang membedakan antara negara hukum Indonesia dengan negara hukum rechtsstaat maupun the rule of law yang dianut negara lain dengan sistem Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon seperti Belanda atau Amerika Serikat”, demikian Tohadi.

Hal itu merujuk pada pengertian negara hukum Indonesia yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tertanggal 19 April 2010.

Dalam putusan Mahkamah, negara hukum Indonesia itu tidak sama dengan prinsip negara hukum dalam arti rechtsstaat maupun the rule of law.

Sehingga prinsip negara hukum Indonesia, harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of state and religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme.

Baca Juga :   Presiden RI dan Pimpinan MPR RI Hadiri Peringatan HUT PP di Surakarta

“Jadi, Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tertanggal 19 April 2010, negara hukum Indonesia itu memiliki karakteristik khusus dimana menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara,” jelas pengajar program studi ilmu hukum di President University tersebut.

Karena itu kata Tohadi, pendidikan agama di sekolah dan universitas, itu sejalan dengan negara hukum Indonesia dalam upaya menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai agama agar menjadi landasan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

Dengan demikian, pernyataan SD Darmono harus dipahami dalam konteks reflektif. “Harus menjadi refleksi anak bangsa apakah pendidikan agama di sekolah dan universitas selama ini sudah berhasil mempersatukan anak bangsa dan memperkuat keutuhan NKRI? pungkas Tohadi.

Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Nasional

Alami Trauma, Lathifa Minta Wanita Papua Direhabilitasi

Published

on

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Lathifa Al Anshori (berjilbab) / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua barat bukan hanya memiliki dampak kerugian pada sektor ekonomi saja. Wanita Papua yang terkenal lembut dan ramah, banyak yang psikologisnya terganggu.

Melihat itu, Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Lathifa Al Anshori meminta kepada pemerintah untuk melakukan rehabilitasi psikologi terhadap wanita papua yang mengalami trauma pasca kerusuhan di Papua.

“Saya menemui ada Ibu atau Mama Papua yang sedang mengandung mengalami trauma. Dimana sangat protektif dan mengambil sikap berjaga jaga dengan pembicaraan nada tinggi dan rata-rata begitu semua. Hal ini saya harap perlu dipulihkan jangan hanya ekonomi saja,” kata Lathifa dalam diskusi di kawasan, Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Politsi wanita muda ini pun mengaku bahwa pemulihan dan menjaga perdamaian di satu daerah memang bukan perkerjaan yang mudah dan singkat. Oleh karena itu dirinya berharap semua pihak dapat saling gotong royong saling menjaga dan membangun Indonesia lebih baik.

“Menjaga dan mempertahankan kedamaian itu memang lebih sulit ketimbang kericuhan. Tapi kesulitan itu dapat terminimalisir bilamana ada kerjasama gotong royong dari semua pihak,” kata dia. [ipg]

Baca Juga :   Inilah Detik - Detik Penangkapan Bupati Talaud
Continue Reading

Nasional

Papua Bisa Jadi Tumpuan Dunia

Published

on

Peneliti Papua Center, Bambang Shergi Laksmono / Realitarakyat.com

Jakarta, Realitarakyat.com – Peneliti dari Papua Center, Bambang Shergi Laksmono mengatakan, usai terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua Barat, seharusnya dapat menjadi motivasi semua pihak, untuk bersatu membangun lebih baik, dan lebih maju.

Dirinya berkeyakinan bila semua aspek bersatu, masalah Papua yang begitu kompleks dapat menjadi suplemen penguatan agar bumi cendrawasih menjadi tumpuan dunia.

“Masalah yang begitu kompleks jangan menjadi halangan tetapi menukan solusi bagaimana secara global Papua tidak hanya menjadi tumpuan nasional, tetapi juga menjadi tumpuan ekonomi dunia,” kata Bambang dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Usai terjadi kerusuhan, Bambang pun optimis perhatian pemerintah ke Papua dan Papua Berat akan seimbang layaknya seperti pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur.

Dimana dirinya menyampaikan semua aspek yang ada akan diperhatikan tidak hanya soal infrastruktur tetapi juga sektor lainnya.

“Saya nilai pemerataan pembangunan di Papua pasti akan efektif layaknya di Kalimantan karena hal ini terjadi secara bersamaan sehingga penuntasannya pun akan dilakukan secara waktu yang sama,” kata dia. [ipg]

Baca Juga :   Menteri Susi Pimpin Penangkapan Kapal Buruan Interpol 
Continue Reading

Nasional

Penumpang Pesawat Diimbau Pantau Status Penerbangan

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Meski sejumlah penerbangan ada yang dibatalkan, bandara-bandara Angkasa Pura II saat ini tetap beroperasi, Pembatalan tersebut dilakukan dengan memperhatikan faktor keselamatan.

Sejumlah penerbangan dibatalkan dengan pertimbangan keselamatan penerbangan. (Foto: ist/net)

“Kami mengimbau kepada para penumpang pesawat agar memperhatikan informasi terkini. Khususnya terkait status penerbangan, menyusul adanya asap yang berpotensi mengganggu jarak pandang penerbangan,” kata VP of Corporate Communications Angkasa Pura II Yado Yarismano.

Menurutnya, informasi mengenai status penerbangan terkini dapat diketahui dari maskapai yang mengoperasikan penerbangan tersebut. Sejauh ini Lion Air Group telah menginformasikan pembatalan sebanyak 20 penerbangan.

Diantaranya terdapat rute penerbangan di bandara Angkasa Pura II, yang terletak di Sumatera (Kualanamu, Jambi, Pekanbaru) dan Kalimantan (Palangkaraya). Dia menambahkan, personil Angkasa Pura II di seluruh bandara akan menyiapkan segala sesuatunya demi kenyamanan penumpang di terminal.

Khususnya bagi penumpang yang terdampak keterlambatan atau pembatalan penerbangan akibat adanya asap. Angkasa Pura II secara intens juga berkoordinasi dengan pihak terkait seperti AirNav Indonesia, BMKG dan maskapai terkait dengan operasional penerbangan.

“Faktor utama adalah keselamatan dan keamanan penerbangan.  Informasi terbaru akan selalu disampaikan kepada masyarakat dan juga penumpang pesawat,” tandasnya.

Dikatakan, bandara Angkasa Pura II yang ada di Kalimantan, Sumatera, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau masih tetap beroperasi. Namun pihaknya tetap mengimbau agar penumpang pesawat memperhatikan informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangan.

Di Sumatera, Angkasa Pura II mengelola Bandara Sultan Iskandar Muda (Aceh), Kualanamu (Deli Serdang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Minangkabau (Padang), Sultan Thaha (Jambi), Silangit (Siborong-borong) dan Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang).

Sementara itu di Kalimantan, Angkasa Pura II mengelola Bandara Supadio (Pontianak) dan Tjilik Riwut (Palangkaraya). Di Bangka Belitung, Angkasa Pura II mengelola Bandara Depati Amir (Pangkal Pinang) dan di Kepulauan Riau ada Bandara Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang).[sas]

Baca Juga :   CVR Ditemukan, Pencarian Korban dan Puing Pesawat Lion Air JT 610 Dihentikan

 

Continue Reading
Loading…