Connect with us

Kriminal

Terjerat UU ITE, PDIP Dukung Baiq Nuril Ajukan Amnesti ke Presiden Jokowi

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki titik lemah.

Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Pernyataan Hugo Pareira menanggapi Mahkamah Agung yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan Baiq Nuril, terpidana kasus pelanggaran Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kami menyadari itu. Kalau kita lihat, kasus Baiq Nuril yang terakhir, itu menunjukkan bahwa ada celah yang ada pada UU ITE,” kata dia.

Komisi I, lanjut dia, menyadari UU ITE perlu direvisi. Maka dari itu, kata dia, ke depannya UU ITE diharapkan bisa lebih fleksibel, agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan.

“Kami menyadari juga bahwa perkembangan teknologi itu seringkali berjalan lebih cepat dari aturan yang kami buat,” ucapnya.

Dalam kasus guru honorer SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat itu, baginya hukuman yang ditimpakan seperti menafikan upaya melawan kekerasan seksual yang dialami.

“Mungkin ke depan, dalam revisi UU ITE perlu menyediakan aspek fleksibilitas dari pelaporan itu. Sehingga dia bisa cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi,” katanya.

Andreas sendiri menghormati putusan majelis hakim MA yang menolak permohonan PK Baiq Nuril. Namun ia juga mendukung Nuril mengajukan amnesti kepada Presiden Joko Widodo. [ipunk]

Baca Juga :   Soal Jual Beli Jabatan di Kemenag, KPK Lagi - Lagi Panggil Stap Romahurmuzy
Advertisement
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Loading…

#Trending