Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Politik

PDIP: Pimpinan MPR Harus Mampu Pecahkan Kebuntuan Politik

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan tentang siapa dan dari partai mana yang akan menjadi pimpinan MPR RI itu terserah pada koalisi atau paket yang akan diusung pada pemilihan nanti. Yang terpenting, bagaimana pimpinan MPR RI bisa merekatkan satu sama lain dan mampu memecahkan persoalan di tengah kebuntuan politik.

“Kalau Ketua DPR RI sesuai amanat UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) bahwa pemenang pemilu adalah yang akan menjabat pimpinan DPR RI. Tapi, kalau MPR RI ya bagaimana paket yang akan diusung nanti. PDIP menyerahkan pada dinamika politik di MPR. Hanya saja kalau bisa sosoknya seperti alm. Taufik Kiemas (TK),” tegas Hendrawan.

Hal itu disampaikan dalam dialog 4 pilar MPR RI ‘Menjaga politik kebangsaan, layakkah semua fraksi di pimpinan MPR RI?’ bersama Wasekjen Partai Demokrat Mulyadi, dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (8/7/2019).

Menurut Hendrawan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sendiri tidak suka kalau bicara bagi-bagi kursi jabatan, karena PDIP itu lebih pada masalah ideologis. “Sehingga siapapun yang duduk di pimpinan MPR RI selama untuk kepentingan bangsa dan negara, monggo saja,” ujarnya.

Sebab, kalau rapat dengan Ibu Mega, dan ternyata hanya membahas soal bagi-bagi jabatan, maka rapat langsung dibubarkan. Apalagi PDIP itu kata anggota Komisi XI DPR itu, PDIP pada tahun 1999 sudah mengalah tidak masalah Presidennya Gus Dur, pemilu 2014 tak masalah Ketua DPR RI-nya Setya Novanto (Golkar), dan Ketua MPR RI-nya Zulkifli Hasan (PAN).

Nah, sekarang ini lanjut Hendrawan, Ibu Mega inginnya MPR RI tak hanya melantik presiden dan wakil presiden terpilih, sidang tahunan, dan sosialiasi 4 pilar MPR RI, melainkan bagaimana merumuskan program pembangunan seperti GBHN (garis-garis besar haluan negara) dulu.

Baca Juga :   Marah Marah Kepada Wartawan, Karding Anggap Prabowo Latar Belakang Militer Sulit Tegakkan Demokrasi

“Maka, lahirlah Badan Pengkajian MPR RI untuk merumuskan dan mengkaji program pembagnunan dan amandemen terbatas UUD NRI 1945. Tapi, MPR tak bisa lagi memilih presiden dan wakil presiden karena sudah langsung oleh rakyat. Jadi, pimpinan MPR nanti harus mampu merancang Indonesia masa depan,” jelasnya.

Hendrawan mengakui jika saat ini sudah ada lobi-lobi untuk lima (5) kursi pimpinan MPR RI tersebut. “Jadi, siapapun nanti yang akan menjadi pimpinan MPR RI semua pimpinan kita bersama dan semua menerima. Itulah demokrasi yang sehat,” ungkap Hendrawan.

Dengan demikian tak perlu ditambah-tambah lagi menjadi lebih dari lima kursi MPR, karena akan merepotkan keuangan negara. “Satu pimpinan akan ada gaji, tunjangan, rumah dinas, staf, dan sebagainya. Nanti bingung Ibu Sri Mulyani,” pungkasnya.

Advertisement
Loading...
Loading…